IBU KOTA NUSANTARA, sudutkata.com – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyepakati penyelesaian persoalan masyarakat Bukit Tengkorak melalui mekanisme musyawarah adat. Kedua pihak menerima putusan Majelis Hakim Adat dalam forum yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu, 14 November 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi titik penting dalam upaya memulihkan hubungan masyarakat Bukit Tengkorak dengan Otorita IKN setelah persoalan yang melibatkan kedua pihak mencuat. Musyawarah mengusung tema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat” dengan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan perdamaian.
Ketua Pelaksana Musyawarah Adat, Hendrik Tandoh, mengatakan seluruh rangkaian persidangan berlangsung tertib hingga pembacaan putusan. Menurut dia, penerimaan keputusan oleh masyarakat maupun Otorita IKN membuka jalan bagi pelaksanaan kesepakatan bersama.

“Puji Tuhan, musyawarah hari ini berjalan lancar, tertib, dan baik. Putusan yang dibacakan Majelis Hakim Adat akhirnya diterima oleh masyarakat Bukit Tengkorak maupun pihak Otorita IKN,” kata Hendrik.
Ia mengatakan kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penerimaan putusan. Kedua pihak diharapkan segera menjalankan langkah-langkah konkret untuk memulihkan hubungan yang sempat terganggu.
Salah satu poin yang disepakati adalah penyelesaian persoalan melalui musyawarah adat dengan pendekatan kekeluargaan. Masyarakat juga diharapkan tetap dapat hidup berdampingan dengan Otorita IKN. Kesepakatan itu turut memuat komitmen untuk tidak kembali melakukan penggusuran terhadap masyarakat di kawasan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, DAD Kaltim berencana menggelar ritual adat yang dikemas dalam kegiatan rembuk budaya. Agenda ini dimaksudkan sebagai bagian dari pemulihan hubungan sekaligus penguatan perdamaian antara masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaannya direncanakan berlangsung di kawasan IKN pada Desember 2026.
Hendrik berharap kesepakatan tersebut menjadi akhir dari persoalan Bukit Tengkorak dan membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini mengikuti dan menantikan keputusan akhir. Hari ini putusan sudah dibacakan Majelis Hakim Adat dan disepakati kedua belah pihak,” ujarnya.
Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, mengatakan keputusan musyawarah merupakan kesepakatan bersama yang bersifat final dan mengikat menurut mekanisme penyelesaian adat yang ditempuh.

Ia menegaskan, forum tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari pihak yang menang atau kalah. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah mengembalikan ketenteraman dan membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat adat dan pemerintah.
“Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Sesuai dengan tema musyawarah, yang kita kedepankan adalah pemulihan ketenteraman dan keseimbangan adat. Ke depan, kami berharap pemerintah dan masyarakat dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik,” kata Viktor.
Menurut Viktor, hubungan yang kembali terjalin dapat dikembangkan melalui kerja sama di sejumlah bidang. Salah satunya adalah penanaman komoditas yang dapat mendukung kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan di kawasan IKN.
DAD Kaltim juga akan menyiapkan program ritual adat sebagai tindak lanjut kesepakatan. Kegiatan yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026 itu diharapkan menjadi ruang pertemuan masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat hubungan setelah penyelesaian melalui jalur adat.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengapresiasi DAD Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), serta para tokoh adat yang memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
Basuki mengatakan kesepakatan itu merupakan hasil proses dialog yang berlangsung lebih dari satu bulan. Sedikitnya 15 tahapan pertemuan telah dilakukan, termasuk pembahasan langsung dengan masyarakat di Bukit Tengkorak.
Menurut dia, proses tersebut membutuhkan waktu karena setiap pihak memiliki pandangan dan kepentingan yang perlu dipertemukan. Namun, komunikasi yang difasilitasi para tokoh adat akhirnya menghasilkan kesepakatan.
Atas nama Otorita IKN, Basuki juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi pada 20 September 2026. Ia berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat ke depan dibangun dengan sikap saling menghormati serta keterbukaan terhadap masukan.

“Alhamdulillah, semua bisa disepakati. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh adat dan seluruh pihak yang telah membantu, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah,” ujar Basuki.
Basuki menegaskan pembangunan IKN membutuhkan keterlibatan masyarakat. Karena itu, perbedaan pandangan seharusnya menjadi ruang untuk saling mengingatkan dan memperbaiki keadaan, bukan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Musyawarah adat tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Rustam Mansur, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Basuki hadir didampingi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin serta Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Edgar Diponegoro.
Sejumlah perwakilan lembaga adat dan kekerabatan masyarakat adat di Kalimantan Timur juga mengikuti forum tersebut. Di antaranya Lembaga Isen Mulang, Kerabat Kesultanan Kutai, Lembaga Adat Modang, Sempekat Tunjung Benuaq, Kenyah, Bahau, Bentian, Aoheng, dan Banjar.
Penerimaan putusan oleh kedua pihak menjadi awal pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan dalam musyawarah. DAD Kaltim berharap penyelesaian melalui mekanisme adat ini dapat memperkuat hubungan masyarakat adat dengan pemerintah di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara. (*)



