SAMARINDA, sudutkata.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,002 triliun. Hingga kini, kepastian waktu penyaluran dana tersebut menjadi perhatian karena penerimaannya telah diperhitungkan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan, menilai ketidakjelasan jadwal pembayaran DBH menyulitkan pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan anggaran untuk menjalankan program pembangunan.
Pemerintah daerah telah menyusun APBD berdasarkan proyeksi pendapatan, termasuk penerimaan DBH dan transfer ke daerah (TKD). Ketika dana yang sudah diperhitungkan tidak diterima sesuai perkiraan, pelaksanaan program yang bergantung pada pendapatan tersebut berisiko terganggu.
“Daerah memang mengalami kesulitan untuk mengakses kepastian dana tersebut. Kapan akan disalurkan dan berapa besarannya, itu yang belum jelas. Padahal, kita sudah memproyeksikan dana itu dalam APBD dan berharap pemerintah pusat mengetahui bahwa dana tersebut sedang kita tunggu untuk membiayai pembangunan,” ujar Firnadi, Minggu 15 November 2026.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, Kaltim tercatat memiliki hak kurang bayar DBH sebesar Rp2.002.168.357.000.
Dalam dokumen yang sama, Kaltim juga tercatat memiliki lebih bayar DBH sebesar Rp85.178.909.000. Dengan demikian, terdapat dua posisi perhitungan DBH yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Politisi PKS itu menjelaskan, penyusunan APBD tidak terlepas dari asumsi pendapatan yang menjadi dasar penentuan belanja pemerintah daerah. Penerimaan dari DBH menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan.
Jika realisasi pendapatan tidak sesuai dengan proyeksi, pemerintah daerah harus menghadapi konsekuensi anggaran. Sejumlah program berpotensi tertunda, sementara kewajiban pembayaran yang telah direncanakan tetap harus diselesaikan.
“APBD itu dibangun berdasarkan asumsi pendapatan. Kita memperkirakan penerimaan dari DBH sekian, transfer ke daerah sekian. Kalau pendapatan itu tidak terpenuhi, tentu ada program yang tidak bisa terlaksana. Bahkan, bisa muncul persoalan kewajiban pembayaran dan sebagainya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menyusun anggaran dengan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah pusat. Proyeksi pendapatan yang dimasukkan dalam APBD juga telah melalui perhitungan dan validasi berdasarkan perkiraan penerimaan yang menjadi hak daerah.
Karena itu, Firnadi berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai jadwal dan besaran penyaluran kurang bayar DBH. Menurutnya, kepastian tersebut penting agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan pelaksanaan anggaran dan menjaga keberlanjutan program pembangunan.
“Angka-angka itu sudah melalui perhitungan dan validasi. Mudah-mudahan ini hanya persoalan waktu. Namun, daerah tentu membutuhkan kepastian agar bisa mengetahui kapan dana tersebut benar-benar disalurkan,” tukasnya. (Adv)


