SAMARINDA, sudutkata.com – Pengelolaan jasa lingkungan hidup di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan setelah pengaturan perdagangan karbon mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025.
Perubahan tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan ruang kewenangannya agar potensi sumber daya alam tetap dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi tanpa berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup DPRD Kaltim Sarkowi V. Zahry mengatakan perubahan regulasi nasional menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
Regulasi daerah harus mampu mengakomodasi potensi jasa lingkungan yang dimiliki Kaltim, sekaligus memastikan pengaturannya tidak melampaui kewenangan pemerintah provinsi.
“Yang ingin kita pastikan adalah bagaimana daerah tetap memiliki ruang untuk mengembangkan potensi jasa lingkungan, meskipun pengaturan perdagangan karbon sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai potensi yang dimiliki Kaltim tidak bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah,” ujar Sarkowi, Jumat 13 November 2026.
Persoalan kewenangan menjadi salah satu pembahasan dalam konsultasi akhir Pansus dengan Kementerian Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.
Pembahasan mencakup pengaturan perdagangan karbon di areal penggunaan lain (APL) maupun kawasan hutan, serta penyesuaian materi Ranperda dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.
Dalam konsultasi tersebut, Pansus juga mendapat arahan agar materi Ranperda mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Ketentuan tersebut membatasi ruang pemerintah provinsi untuk membuat pungutan, retribusi, maupun perizinan baru di luar kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Meski ruang pengaturan perdagangan karbon memiliki batas, Sarkowi menilai potensi jasa lingkungan di Kaltim masih terbuka melalui sektor lain. Di antaranya jasa air, wisata alam, konservasi keanekaragaman hayati, dan berbagai jasa ekosistem lainnya.
“Jasa lingkungan ini cakupannya luas, bukan hanya karbon. Ada potensi jasa air, wisata alam, konservasi keanekaragaman hayati, dan berbagai jasa ekosistem lainnya yang juga bisa dikembangkan. Ini yang perlu kita dorong agar memberikan nilai tambah bagi daerah,” katanya.
Selain substansi pengaturan, Pansus turut membahas penguatan kelembagaan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketertarikan BUMD Sylva untuk mengembangkan usaha jasa lingkungan di bidang karbon.
Keterlibatan BUMD tersebut membutuhkan kejelasan mekanisme usaha dan batas kewenangan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan regulasi nasional. Penguatan kelembagaan juga diharapkan membuat pengelolaan jasa lingkungan memiliki skema pelaksanaan yang jelas, bukan sekadar menjadi aturan di atas kertas. (Adv)
