SAMARINDA, sudutkata.com – Efisiensi belanja pemerintah daerah menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor usaha masyarakat itu dinilai tetap membutuhkan dukungan anggaran agar tidak sekadar bertahan, tetapi mampu berkembang.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan penguatan anggaran UMKM perlu menjadi perhatian pemerintah kota di tengah penyesuaian belanja daerah.
Ia mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Iswandi berharap program pemberdayaan UMKM tidak kehilangan dukungan meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
“Memang harus diperkuat anggaran UMKM ini,” kata Iswandi, Sabtu.
Menurut dia, kebijakan pemberdayaan UMKM seharusnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha. Pemerintah perlu memastikan program yang dibiayai melalui anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha.
Iswandi menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan pelatihan atau bantuan yang disalurkan. Pemerintah perlu melihat perkembangan omzet, penambahan tenaga kerja, serta kemampuan pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, jumlah UMKM di kota tersebut mencapai sekitar 48 ribu unit.
Besarnya jumlah pelaku usaha itu menunjukkan sektor UMKM memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi keterbatasan akses permodalan, pembinaan, dan pemasaran.
Iswandi juga mendorong pemerintah membuka lebih banyak peluang bagi produk lokal untuk memasuki pasar yang lebih luas. Salah satunya melalui kerja sama dengan jaringan ritel modern seperti Indomaret.
Menurut dia, perluasan pasar dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan omzet sekaligus memperbesar skala usaha pelaku UMKM. Dengan dukungan pemasaran yang memadai, produk lokal diharapkan tidak hanya mengandalkan penjualan di lingkungan sekitar.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan Komisi II DPRD Samarinda akan ikut mengawal agar sektor UMKM tetap mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran daerah.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mempertahankan program yang sudah berjalan, tetapi juga memastikan setiap alokasi anggaran memiliki sasaran dan hasil yang terukur.
Dengan demikian, efisiensi belanja pemerintah tidak serta-merta menghambat kesempatan puluhan ribu pelaku UMKM di Samarinda untuk mengembangkan usahanya. (In)
