SAMARINDA, sudutkata.com – Rencana penataan kawasan Pasar Pagi Samarinda menghadapi keberatan dari warga yang khawatir akses menuju tempat usaha mereka terganggu. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota Samarinda menghentikan sementara pekerjaan pembangunan jalan tembusan di kawasan tersebut sampai ada kesepakatan dengan masyarakat terdampak.
Rohim menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali desain penataan, terutama jika pembangunan yang mengedepankan estetika justru berpotensi menghambat aktivitas ekonomi warga.
Desakan itu disampaikan setelah DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menindaklanjuti aduan masyarakat di Ruang Rapat Utama Lantai II Kantor DPRD Samarinda, Jumat, 6 November 2026.
Menurut Rohim, penghentian sementara diperlukan agar pemerintah memiliki waktu untuk mempertemukan kepentingan warga dengan rencana penataan kawasan. Ia berharap persoalan tersebut lebih dahulu diselesaikan melalui koordinasi internal pemerintah kota, khususnya dengan Asisten I Sekretariat Daerah.
Jika pembahasan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, DPRD membuka kemungkinan membawa persoalan itu langsung kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Ini sebenarnya masalahnya tidak terlalu besar. Makanya kita berharap bisa diselesaikan di internal Pemkot. Jalan ini tidak sampai 100 meter, hanya sekitar 50-an meter. Jangan sampai jalan yang sependek ini justru memicu keramaian yang sebenarnya tidak terlalu penting,” kata Rohim.
Ia menegaskan DPRD tidak menolak pembenahan infrastruktur di kawasan Pasar Pagi. Namun, menurut dia, pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan desain pembangunan.
Rohim mengingatkan, penataan kota tidak semestinya hanya mengejar tampilan fisik yang lebih tertib. Keberadaan fasilitas baru juga harus mempertimbangkan aksesibilitas, kenyamanan, dan keberlangsungan usaha masyarakat di sekitarnya.
“Secara substansi kita setuju saja dengan pembenahan. Namun, kalau hanya persoalan estetika kemudian mengganggu aspek yang lebih substansial, terutama ekonomi, itu yang kita minta untuk direview oleh pemerintah kota,” ujarnya.
Polemik tersebut berkaitan dengan pembangunan akses penghubung di Jalan Mas Tumenggung yang menghubungkan kawasan Pasar Pagi dengan Masjid Raya Samarinda dan Citra Niaga. Persoalan tidak hanya menyangkut pembangunan jalan, tetapi juga rencana pemasangan pagar dan pot bunga di sekitar pertokoan.
Sementara itu, Perwakilan warga menyampaikan keberatan karena penataan tersebut dikhawatirkan membatasi akses menuju toko. Pemerintah kota, melalui Pelaksana Tugas Asisten I Sekretariat Daerah Samarinda, Suwarso, memberikan penjelasan bahwa desain pembangunan telah beberapa kali disesuaikan berdasarkan masukan pedagang.
Suwarso mengatakan pagar yang semula direncanakan setinggi 1,8 meter telah diturunkan menjadi 1,2 meter. Materialnya juga menggunakan pelat berlubang, bukan tembok tertutup. Pemerintah turut menyediakan akses masuk menuju toko dengan lebar sekitar dua meter.
“Jangan sampai kita berpikir ini ditutup semua. Di antara pagar itu ada akses masuk ke dalam toko,” ujar Suwarso.
Pemerintah kota menyebut penataan tersebut bertujuan menjaga ketertiban kawasan, menyediakan ruang bagi pejalan kaki, sekaligus mencegah penggunaan fasilitas umum secara tidak teratur untuk aktivitas perdagangan.
Perbedaan pandangan tersebut membuat evaluasi desain menjadi penting agar penataan kawasan tidak mengorbankan kepentingan salah satu pihak.
Rohim berharap pemerintah dapat menemukan titik temu antara kebutuhan memperbaiki wajah kota dan mempertahankan ruang ekonomi masyarakat. Menurut dia, pembangunan seharusnya menghasilkan lingkungan yang lebih baik tanpa mengurangi kesempatan warga untuk menjalankan usaha.
“Jadi, titik temunya adalah hal-hal yang substansial. Jalannya bagus, penataannya juga bagus. Tetapi untuk estetika, kita berharap tidak dipaksakan apabila ternyata mengganggu aspek ekonomi dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan interaksi ekonomi,” tuturnya. (In)
