SAMARINDA, sudutkata.com – Persoalan pasien yang harus menunggu ruang perawatan karena kamar rumah sakit penuh kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Rumah sakit diminta tidak membiarkan pasien dan keluarga menunggu tanpa informasi mengenai kondisi tempat tidur, proses pencarian kamar, hingga perkiraan waktu tunggu.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan keterbatasan kapasitas rumah sakit memang dapat terjadi. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat pasien dan keluarganya berada dalam ketidakpastian.
Menurut dia, rumah sakit perlu menjelaskan sejak awal apabila kamar perawatan belum tersedia. Informasi itu, kata Anhar, penting agar keluarga mengetahui kondisi pasien sekaligus langkah yang sedang dilakukan pihak rumah sakit.
“Kalau ruang rawat belum ada, pihak rumah sakit harus menjelaskan kondisinya kepada keluarga. Termasuk memberikan gambaran berapa lama kemungkinan pasien harus menunggu,” kata Anhar, Jumat, 2 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul informasi mengenai seorang pasien yang disebut sempat menunggu sekitar delapan jam untuk memperoleh ruang perawatan sebelum kemudian dikabarkan meninggal dunia.
Anhar meminta kasus tersebut tidak langsung dikaitkan dengan lamanya waktu tunggu. Menurut dia, diperlukan informasi medis dan penjelasan lengkap untuk mengetahui kondisi pasien sejak datang ke rumah sakit, jenis perawatan yang dibutuhkan, hingga penyebab kematiannya.
“Kalau soal meninggalnya karena apa, saya tidak tahu. Itu harus dilihat secara utuh. Tetapi yang menjadi perhatian adalah pasien dan keluarga harus mendapatkan penjelasan selama menunggu,” ujarnya.
Kasus serupa sebelumnya juga menjadi perhatian publik setelah keluhan seorang pasien bernama Yurizal Tri Chaerawan mengenai waktu tunggu ruang perawatan beredar di media sosial. Yurizal mengaku telah menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan ruang perawatan sebelum kemudian meninggal dunia.
Kementerian Kesehatan kemudian menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut pasien membutuhkan perawatan di High Care Unit (HCU), bukan sekadar kamar rawat inap biasa. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mengatakan keterbatasan kapasitas HCU dapat menyebabkan pasien harus menunggu lebih lama.
Penjelasan itu menunjukkan bahwa lama waktu tunggu tidak bisa dilihat hanya dari tersedia atau tidaknya kamar rawat inap. Kondisi klinis pasien, jenis ruang yang dibutuhkan, serta kapasitas unit perawatan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa sebelum menarik kesimpulan mengenai sebuah kasus.
Bagi Anhar, persoalan yang perlu dibenahi di tingkat pelayanan adalah komunikasi. Ketika seluruh kamar terisi, rumah sakit harus menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka kepada pasien dan keluarga.
“Kalau memang kapasitas kamar sedang penuh, sampaikan secara terbuka. Kemudian jika pasien masih harus menunggu, berikan informasi mengenai perkiraan waktunya supaya keluarga tidak berada dalam ketidakpastian,” kata dia.
Ia menilai kualitas pelayanan rumah sakit tidak hanya diukur dari ketersediaan tempat tidur atau tindakan medis. Cara rumah sakit memberikan informasi kepada pasien juga merupakan bagian dari pelayanan.
Anhar mengatakan keluarga pasien setidaknya perlu mengetahui tiga hal ketika kamar belum tersedia, kondisi ruang perawatan, langkah yang sedang dilakukan rumah sakit, serta perkiraan waktu tunggu jika informasi tersebut memang dapat dipastikan.
“Jangan sampai pasien dan keluarga hanya menunggu, tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukan rumah sakit. Informasi itu penting supaya mereka mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Selain komunikasi, Anhar menyoroti mekanisme pengaduan di rumah sakit. Ia meminta kanal pengaduan dibuat jelas dan mudah diketahui masyarakat sehingga persoalan pelayanan dapat disampaikan melalui jalur resmi.
Menurut dia, masyarakat yang mengalami kendala pelayanan harus mengetahui kepada siapa keluhan dapat disampaikan dan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya.
“Jalur pengaduan harus jelas dan mudah diakses. Masyarakat perlu mengetahui tempat menyampaikan keluhan ketika ada persoalan dalam pelayanan rumah sakit,” tuturnya.
Sorotan terhadap komunikasi pelayanan rumah sakit di Samarinda sebelumnya juga muncul setelah kasus komentar seorang dokter RSUD IA Moeis terhadap keluhan pasien BPJS menjadi perhatian publik. Manajemen rumah sakit kemudian mengistirahatkan dokter tersebut, sementara Inspektorat Kota Samarinda meminta laporan resmi dari rumah sakit untuk tindak lanjut.
Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam kasus tersebut juga meminta perbaikan tata kelola, standar operasional prosedur, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai rumah sakit.
Anhar mengatakan rangkaian persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi fasilitas kesehatan di Samarinda. Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan penambahan tempat tidur, tetapi juga prosedur ketika pasien belum mendapatkan kamar.
“Intinya, pasien dan keluarga harus mendapatkan kepastian. Ketika ada kendala dalam penyediaan kamar, kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar mereka mengetahui langkah yang sedang dilakukan,” pungkas Anhar. (In)
