KUTAI TIMUR, sudutkata.com – Angka stunting bagi Pemerintah Desa Swarga Bara bukan data yang harus “disembunyikan di balik meja”. Sebaliknya, keterbukaan pendataan dinilai menjadi pintu awal untuk menemukan anak dan keluarga yang membutuhkan intervensi sehingga penanganan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, menjadi salah satu wilayah yang memberi perhatian khusus terhadap penanganan stunting.
Pemerintah desa bersama kader terus mendorong ibu hamil, orang tua yang memiliki bayi dan balita untuk rutin mendatangi pos pelayanan terpadu (posyandu). Pemantauan pertumbuhan anak, pemeriksaan kondisi ibu hamil serta pencatatan masyarakat dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan yang sebenarnya di lapangan.
Kepala Desa Swarga Bara Wahyudi Usman mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Semakin banyak warga datang ke posyandu, semakin besar pula kesempatan kader dan tenaga kesehatan menemukan anak yang membutuhkan perhatian.
“Kita mengajak masyarakat ke posyandu, ibu-ibu hamil dan termasuk anak-anak kita yang baru lahir. Kita cek sampai kita katakan apakah terindikasi stunting,” ujar Wahyudi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, kader memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Aktivitas kader dalam mendata, mengajak warga datang ke posyandu dan memantau ibu serta anak menjadi salah satu penopang utama upaya pemerintah desa mendapatkan data yang lebih akurat.
Wahyudi menilai perubahan angka stunting tidak boleh langsung dipandang sebagai kemunduran. Bertambahnya data dalam proses pendataan aktif dapat terjadi karena semakin banyak masyarakat yang berhasil dijangkau dan diperiksa.
“Kalau kita tidak mendata, tidak ada stunting. Yang kita lakukan bagaimana kemampuan kita mengajak masyarakat. Jadi jangan malu ketika data kita tetap atau ada kenaikan,” katanya.
Ia menegaskan keberanian membuka data justru dibutuhkan agar pemerintah mengetahui kondisi sesungguhnya dan dapat menyusun intervensi sesuai kebutuhan warga.
“Menurut saya itu prestasi yang baik karena kita mampu mengajak masyarakat,” tuturnya.
Pandangan tersebut memiliki relevansi dengan persoalan pendataan stunting di tingkat Kabupaten Kutai Timur. Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penanggulangan Stunting. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutim mencatat terdapat 11.572 keluarga berisiko stunting (KRS) di Kutai Timur. Sementara pencatatan Dinas Kesehatan melalui e-PPGBM semester pertama 2026 menunjukkan angka balita stunting di lapangan berada di kisaran 16 persen. Data SKI/SSGI yang menjadi acuan pusat pada saat rapat tercatat 26,9 persen.
Perbedaan data itu membuat Pemkab Kutim menempatkan akurasi pencatatan sebagai salah satu perhatian utama. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi dalam rapat tersebut meminta integrasi data pelayanan dasar hingga tingkat posyandu diperkuat sehingga intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada sasaran yang benar-benar membutuhkan.
Tantangan lainnya adalah tingkat kunjungan masyarakat ke posyandu. Dari sekitar 35.000 anak yang menjadi sasaran di Kutai Timur, baru sekitar 14.000 anak yang tercatat datang memeriksakan diri ke posyandu dalam data yang dipaparkan Dinkes pada Juli 2026. Kondisi tersebut mendorong strategi jemput bola melalui kunjungan kader maupun petugas ke rumah warga.
Situasi itu memperkuat langkah Pemdes Swarga Bara yang menekankan pentingnya membawa ibu dan anak ke posyandu. Di Swarga Bara sendiri terdapat 10 posyandu. Pemerintah desa tetap mengalokasikan pembiayaan operasional dan transportasi kader pada 2026 meskipun Dana Desa mengalami penyesuaian dari sekitar Rp1,9 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp373 juta pada 2026.
Komitmen terhadap layanan kesehatan juga diperkuat dengan hadirnya Posyandu Swarga Sehat. Fasilitas yang mendapat dukungan PT Kaltim Prima Coal itu dibangun dengan nilai bantuan sekitar Rp191,86 juta dan menjadi posyandu kedua di Swarga Bara yang memperoleh dukungan perusahaan dalam kurun lima tahun terakhir setelah Posyandu Porodisa.
Posyandu Alamanda di Dusun III Swarga Bara juga menjadi lokasi monitoring dan evaluasi penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP). Dalam sistem tersebut, posyandu tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penimbangan balita, melainkan dikembangkan menjadi pusat layanan masyarakat yang terintegrasi. Kader juga didorong melakukan pola jemput bola apabila menemukan orang tua yang tidak membawa anaknya mengikuti pemantauan kesehatan.
Upaya pencegahan di Swarga Bara sebelumnya juga dilakukan melalui edukasi Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat di Kampung Keluarga Berkualitas “Bersemi”. Kegiatan yang berlangsung di Balai Penyuluh KB Desa Swarga Bara tersebut melibatkan penyuluh KB, kader Dashat dan keluarga berisiko stunting dengan menekankan edukasi gizi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader serta masyarakat.
Wahyudi menekankan bahwa sinergi pemerintah desa dengan perusahaan ikut diarahkan untuk mendukung program kesehatan masyarakat.
“Dukungan itu terus mengalir, termasuk penanganan stunting yang saat ini gencar kami gelar,” kata Wahyudi.
Wahyudi juga menegaskan sasaran jangka panjang pemerintah desa dalam penanganan keluarga berisiko.
“Targetnya, tidak ada lagi keluarga yang berisiko stunting. Semua anak harus tumbuh sehat,” tegasnya.
Bagi Pemdes Swarga Bara, upaya tersebut dimulai dari data yang semakin lengkap. Angka yang ditemukan melalui pemeriksaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang mempermalukan desa, tetapi menjadi peta untuk menentukan siapa yang membutuhkan pendampingan, perbaikan asupan gizi maupun layanan kesehatan lanjutan.
Dengan dukungan kader, fasilitas posyandu dan meningkatnya partisipasi masyarakat, Pemdes Swarga Bara berharap penanganan stunting dapat dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendataan yang terbuka dan konsisten menjadi fondasi agar setiap ibu dan anak yang membutuhkan perhatian tidak luput dari jangkauan pelayanan. (RA/ADV/KUTIM).
