KUTAI TIMUR, sudutkata.com – “Membuka keterisolasian” menjadi salah satu semangat di balik rencana pengoperasian bus perintis di Kutai Timur (Kutim). Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berupaya menghadirkan angkutan yang lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama bagi warga di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan pilihan transportasi.
Kepala Dishub Kutim Poniso Suryo Renggono mengatakan persiapan layanan tersebut terus dimatangkan. Rapat koordinasi digelar di Kantor Dishub Kutim, Senin (21/9/2026), untuk membahas rencana lintasan Samarinda–Muara Bengkal–Muara Ancalong serta Sangatta–Batu Ampar. Pemerintah kecamatan dan perusahaan turut dilibatkan karena sebagian lintasan direncanakan melewati jalan hauling.
Rencana tersebut tidak hanya dipandang sebagai penyediaan angkutan penumpang. Akses transportasi yang lebih baik diharapkan membuat pergerakan masyarakat menjadi lebih mudah sekaligus membuka hubungan antardaerah yang selama ini terkendala keterbatasan akses.
“Kita mengumpulkan seluruh pihak agar masing-masing memiliki peran nyata. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga kita berbagi tugas dalam rangka untuk melancarkan program ini,” jelas Poniso.
Menurutnya, kehadiran angkutan perintis diarahkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Transportasi yang murah dan mudah menjadi kebutuhan penting karena mobilitas warga berkaitan langsung dengan akses terhadap berbagai pelayanan maupun aktivitas perekonomian.
Bus perintis nantinya diharapkan memudahkan warga yang ingin bepergian menuju pusat kecamatan maupun wilayah lain di Kutai Timur. Sebaliknya, terbukanya jalur transportasi juga dapat mempermudah masyarakat dari luar wilayah untuk datang ke kawasan yang dilayani.
Dampaknya berpotensi meluas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Bertambahnya mobilitas dapat membuka kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk, memperlancar perjalanan warga, serta mendorong perputaran kegiatan ekonomi di daerah yang dilewati.
Namun, rencana itu memiliki tantangan tersendiri. Sejumlah bagian lintasan berada di kawasan operasional perusahaan sehingga bus membutuhkan akses melalui jalan hauling. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus berkoordinasi dengan pemegang akses jalan sebelum pelayanan dapat dilaksanakan.
“Dukungan dari pihak swasta sangat penting karena ruas yang dilalui merupakan jalur operasional perusahaan,” terang Poniso.
Tiga perusahaan yang dilibatkan dalam koordinasi adalah PT Surya Hutani Jaya, PT Permata Hijau Khatulistiwa (PHK), dan PT Mahakam Persada Sehati (MPS). Secara prinsip, perusahaan menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Dishub Kutim selanjutnya akan melakukan pendalaman teknis untuk mengetahui ruas yang akan digunakan serta kondisi jalur secara lebih rinci. Aspek risiko juga menjadi perhatian karena jalan hauling memiliki aktivitas kendaraan operasional yang harus diselaraskan dengan perjalanan bus penumpang.
Keterlibatan Camat Muara Bengkal dan Camat Muara Ancalong turut diperlukan untuk menghubungkan rencana pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pemerintah kecamatan dinilai memiliki gambaran lebih dekat mengenai kebutuhan transportasi warga yang akan menerima manfaat layanan tersebut.
Melalui bus perintis, Pemkab Kutim berupaya menjadikan konektivitas sebagai pintu pembuka mobilitas masyarakat. Apabila seluruh persiapan teknis dan keselamatan dapat diselesaikan, layanan tersebut diharapkan menjadi pilihan transportasi yang lebih terjangkau sekaligus membantu menggerakkan aktivitas ekonomi wilayah pedalaman. (TA/ADV/KUTIM).
