SANARINDA, sudutkata.com – Walikota Samarinda, Andi Harun mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda yang menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 disertai sejumlah catatan evaluasi.
Ia mengatakan masukan DPRD mengenai peningkatan PAD, optimalisasi aset daerah, penguatan kinerja BUMD, hingga tata kelola keuangan akan menjadi bahan perbaikan pemerintah kota.
Penjelasan itu disampaikan Andi Harun usai rapat paripurna persetujuan Bersama antara Walikota dengn DPRD Kota Samarinda terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat, 29 juli 2026, malam.
Menurut Andi Harun, sejumlah indikator makro menunjukkan kinerja pembangunan Samarinda selama 2025 masih positif.
Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Samarinda menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Inflasi juga relatif terkendali secara tahunan, sementara pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional meski terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, angka kemiskinan disebut terus mengalami penurunan.
“Masukan DPRD sangat penting agar seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami ke depan,” Tukas Andi Harun
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan persetujuan terhadap LKPJ bukan berarti seluruh pelaksanaan program pemerintah telah sempurna. Menurut dia, rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan bentuk fungsi pengawasan agar pelaksanaan APBD ke depan semakin efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami memberikan sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah kota, terutama terkait peningkatan PAD, pemanfaatan aset yang belum produktif, penguatan BUMD, serta tata kelola keuangan daerah agar semakin akuntabel,” ujar Helmi.
Ia menambahkan DPRD akan terus mengawal tindak lanjut atas rekomendasi tersebut melalui fungsi pengawasan. Menurutnya, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk menjaga kualitas pembangunan dan memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat bagi warga Samarinda.
“DPRD mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Namun setiap rekomendasi yang kami sampaikan harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas Helmi.(In)
