SAMARINDA, sudutkata.com, – Keluhan masyarakat mengenai kondisi Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) yang disampaikan melalui surat terbuka akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hanya sehari setelah surat tersebut ramai diperbincangkan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud turun langsung meninjau kondisi jembatan bersama Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (21/7/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung sejumlah kerusakan yang selama ini dikeluhkan warga, mulai dari sambungan jembatan (expansion joint), kondisi penerangan jalan, hingga aspek keamanan dan estetika kawasan.
Rudy mengatakan pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Bahkan, perbaikan awal telah dilakukan oleh Dinas PUPR dan PERA Kaltim bersama UPTD sejak malam sebelum kunjungan lapangan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat. Semalam tim sudah mulai melakukan perbaikan, terutama pada sambungan jembatan dan permukaan aspal,” ujar Rudy.
Menurutnya, kritik dari masyarakat menjadi pengingat agar pemeliharaan infrastruktur strategis dilakukan secara berkala, bukan hanya saat kerusakan sudah semakin parah.
Selain perbaikan konstruksi, Rudy juga menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk segera mengaktifkan kembali lampu penerangan yang mati, memperbaiki lampu tenaga surya yang rusak, serta melakukan pengecatan dan penataan kawasan agar Jembatan Mahulu lebih aman sekaligus nyaman dilintasi.
Ia menegaskan, Mahulu memiliki peran vital sebagai jalur utama distribusi barang dan jasa di Kota Samarinda. Hingga saat ini, jembatan tersebut menjadi satu-satunya akses yang masih dapat dilintasi kendaraan bertonase besar, seperti truk kontainer, mobil tangki BBM dan LPG, hingga truk pengangkut semen.
“Mahulu merupakan urat nadi distribusi barang dan jasa di Samarinda. Karena itu kondisinya harus selalu dijaga,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga berencana memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik. Langkah itu dilakukan untuk mencegah aksi vandalisme setelah adanya laporan kehilangan komponen instalasi listrik yang menyebabkan lampu penerangan tidak berfungsi.
Di sisi lain, perhatian terhadap Mahulu juga berkaitan dengan riwayat benturan kapal tongkang batu bara yang telah beberapa kali terjadi. Namun Rudy menilai keselamatan pengguna jalan tidak hanya dipengaruhi aktivitas di bawah jembatan, melainkan juga kondisi fasilitas di atasnya.
“Bagian atas maupun bawah jembatan harus sama-sama diawasi. Karena itu penerangan dan CCTV menjadi prioritas,” ujarnya.
Sebelum kunjungan gubernur berlangsung, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Loa Buah yang dipimpin Sabil Husein lebih dahulu mengirimkan surat terbuka kepada Gubernur Kaltim. Dalam surat tersebut, FKPM menyoroti minimnya pemeliharaan Jembatan Mahulu.
Sabil menilai kerusakan pada sambungan jembatan selama ini hanya ditangani dengan perbaikan sementara yang tidak bertahan lama.
“Setiap selesai diperbaiki hanya bertahan sekitar dua minggu, bahkan kurang. Setelah itu rusak kembali,” katanya.
Menurutnya, berbagai keluhan sebenarnya telah berulang kali disampaikan melalui pemberitaan media. Namun karena belum membuahkan hasil, masyarakat akhirnya memilih menyampaikan surat terbuka kepada pemerintah provinsi.
FKPM berharap pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk pemeliharaan rutin dan penyediaan fasilitas pendukung di kawasan jembatan.
Bagi warga sekitar, persoalan Mahulu bukan sekadar soal kenyamanan berkendara. Minimnya penerangan, kata Sabil, membuat kawasan tersebut beberapa kali menjadi lokasi percobaan bunuh diri yang harus ditangani relawan FKPM.
Sementara kerusakan sambungan jembatan juga disebut telah menyebabkan banyak kecelakaan, khususnya pengendara sepeda motor.
Ia juga mengkritik metode tambal sulam yang selama ini dilakukan karena justru menimbulkan gundukan menyerupai polisi tidur sehingga membahayakan pengendara, terutama yang belum mengetahui kondisi jalan.
Selain itu, FKPM menyoroti kondisi kebersihan jembatan yang dinilai kurang terawat. Rumput liar tumbuh di sejumlah titik, sampah masih terlihat berserakan, dan hingga kini belum tersedia sistem pengawasan CCTV.
Sabil berharap perhatian pemerintah terhadap Mahulu dapat diwujudkan melalui langkah nyata, mengingat jembatan tersebut menjadi akses utama masyarakat untuk bekerja, bersekolah, beribadah, hingga mendukung aktivitas perekonomian.
FKPM menyatakan masih menunggu realisasi janji pemerintah. Namun apabila perbaikan tidak kunjung dilakukan secara menyeluruh, masyarakat membuka kemungkinan menggelar aksi sebagai bentuk dorongan agar persoalan Jembatan Mahulu mendapat penanganan yang lebih serius. (iN)
