Budaya literasi di Kota Samarinda dinilai masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan jumlah buku, minimnya variasi koleksi, hingga kurangnya tenaga pustakawan disebut menjadi persoalan yang menghambat upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, peran sekolah dan keluarga dinilai sama pentingnya dalam membangun kebiasaan membaca sejak dini.
SAMARINDA, sudutkata.com – Budaya membaca di Kota Samarinda belum tumbuh secepat yang diharapkan. Keterbatasan akses terhadap bahan bacaan, belum meratanya kualitas perpustakaan, serta minimnya tenaga pengelola menjadi sejumlah faktor yang dinilai menghambat penguatan literasi di daerah ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kondisi perpustakaan yang dimiliki pemerintah kota masih tertinggal jika dibandingkan dengan perpustakaan tingkat provinsi maupun nasional. Kesenjangan itu terlihat dari jumlah koleksi buku yang tersedia maupun keragaman judul yang dapat diakses masyarakat.
Menurut dia, keterbatasan koleksi menjadi salah satu kendala utama dalam menarik minat masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar dan sumber informasi.
“Kalau kita bicara perpustakaan kota, tentu masih jauh dibandingkan perpustakaan provinsi ataupun nasional. Bukan hanya jumlah bukunya yang terbatas, tetapi juga variasi judul yang tersedia masih belum banyak,” kata Sri Puji kepada wartawan, Ahad, 14 Juni 2026.
Sri Puji menilai peningkatan literasi tidak bisa hanya mengandalkan perpustakaan daerah. Sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menumbuhkan budaya membaca dan memperluas akses pengetahuan bagi peserta didik.
Ia mengatakan hampir seluruh sekolah saat ini telah memiliki perpustakaan. Namun, kualitas fasilitas dan layanan yang tersedia masih beragam. Sejumlah sekolah mulai melakukan pembenahan agar perpustakaan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, melainkan ruang belajar yang nyaman dan menarik bagi siswa.
Menurut dia, paradigma pengelolaan perpustakaan sekolah juga mulai berubah. Jika sebelumnya perpustakaan kerap ditempatkan di lokasi yang kurang strategis, kini keberadaannya justru didorong menjadi bagian penting dari aktivitas belajar mengajar.
“Dulu perpustakaan sering berada di bagian belakang sekolah dan kesannya seperti gudang. Sekarang konsep itu harus diubah. Perpustakaan harus berada di lokasi yang mudah dijangkau dan menjadi pusat kegiatan literasi siswa,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan melalui proses akreditasi. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan standar layanan dan koleksi yang tersedia terus berkembang.
Meski demikian, perkembangan fasilitas perpustakaan yang cukup baik, menurut Sri Puji, masih lebih banyak ditemukan di jenjang sekolah menengah atas. Sementara pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, berbagai keterbatasan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi.
Keterbatasan tersebut tidak hanya menyangkut koleksi buku, tetapi juga ketersediaan ruang yang representatif untuk mendukung aktivitas membaca dan belajar.
“Kalau SMA umumnya sudah lebih baik. Tetapi untuk SD dan SMP masih banyak yang menghadapi kendala, terutama soal ruang perpustakaan dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Selain masalah sarana dan prasarana, Sri Puji juga menyoroti kekurangan tenaga pustakawan. Menurut dia, jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan masih sangat terbatas.
Kondisi itu berdampak pada optimalisasi layanan perpustakaan, baik di lingkungan sekolah maupun yang dikelola pemerintah daerah. Padahal, pustakawan memiliki peran penting dalam mengembangkan program literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat.
“Persoalan SDM juga menjadi tantangan besar. Jumlah pustakawan yang dimiliki pemerintah kota masih sangat terbatas sehingga belum mampu menjangkau kebutuhan yang ada,” tuturnya.
Di sisi lain, Sri Puji mengingatkan bahwa literasi tidak semata-mata diartikan sebagai aktivitas membaca buku. Ia menilai literasi memiliki makna yang lebih luas, yakni kemampuan seseorang memahami informasi, lingkungan, dan berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya.
Kemampuan untuk mengamati, menganalisis, dan mengambil pelajaran dari pengalaman hidup juga merupakan bagian dari proses literasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari.
“Literasi bukan hanya soal berapa banyak buku yang dibaca. Kemampuan memahami lingkungan, membaca situasi, dan belajar dari berbagai peristiwa juga merupakan bentuk literasi,” ujarnya.
Meski berbagai fasilitas terus dibenahi, Sri Puji menilai pondasi utama dalam membangun budaya literasi tetap berada di lingkungan keluarga. Kebiasaan membaca, menurut dia, pertama kali terbentuk dari pola asuh dan contoh yang diberikan orang tua kepada anak.
Karena itu, upaya meningkatkan literasi masyarakat tidak cukup hanya melalui pembangunan gedung perpustakaan atau penambahan koleksi buku. Peran keluarga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan jangka panjang.
“Anak-anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau di rumah terbiasa membaca, berdiskusi, dan belajar, maka budaya literasi akan tumbuh dengan sendirinya,” kata politikus Partai Demokrat tersebut.
Ia berharap para orang tua dapat lebih aktif menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah. Di tengah maraknya penggunaan gawai, keluarga perlu menghadirkan ruang bagi anak untuk mengenal buku, memperluas wawasan, dan mengembangkan rasa ingin tahu sejak usia dini.
“Kalau ingin meningkatkan literasi, mulailah dari keluarga. Orang tua harus menjadi teladan, bukan hanya sibuk dengan telepon genggam, tetapi juga membiasakan anak membaca dan belajar dari lingkungan sekitar,” ujar Sri Puji. (In)
