Diduga Baru Ditindak Setelah Disorot Media, Keluhan Warga Terdampak Proyek Parkiran SCP Akhirnya Direspons

SAMARINDA, sudutkata.com – Keluhan warga terkait dampak pembangunan parkiran Mall SCP Samarinda disebut baru mendapat penanganan setelah persoalan tersebut mulai disorot media. Sebelumnya, warga mengaku sudah beberapa kali menyampaikan protes atas kerusakan rumah yang diduga dipicu aktivitas proyek, namun belum mendapat tindak lanjut yang jelas.

Salah satu warga penghuni rumah dinas Sub Depot Logistik (Sub Dolog) Wilayah I Samarinda berinisial WL mengatakan, kondisi rumah yang ditempatinya di Jalan P. Hidayatullah semakin memburuk sejak proyek pembangunan parkiran berlangsung di samping kawasan tersebut.

Rumah dinas itu berada di antara area pembangunan parkiran Mall SCP dan rumah dinas karyawan SCP yang disebut sudah tidak berpenghuni.

WL mengaku atap rumahnya mulai sering bocor sejak aktivitas proyek berjalan. Menurut dia, getaran dan kondisi lingkungan sekitar proyek memperparah kerusakan bangunan yang sebelumnya sudah ada.

“Sekarang atap rumah jadi bocor. Kondisinya makin parah sejak ada pembangunan parkiran itu,” kata WL. Kepada media ini, kamis 21/5/2026

Selain aktivitas proyek, keberadaan pohon beringin yang tumbuh menempel di dinding rumah dinas karyawan SCP juga disebut memperburuk kondisi bangunan. Akar pohon dan tumpukan daun kering disebut menyebabkan saluran air tersumbat hingga memicu kebocoran.

Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pihak terkait. Namun, respons yang diterima dinilai belum menyentuh penyelesaian konkret di lapangan.

Dalam salah satu pesan WhatsApp yang diterima warga, pihak manajemen SCP justru meminta agar keluhan disampaikan langsung kepada kontraktor proyek.

“Selanjutnya jika ada komplain bisa menghubungi kontraktor kami atas nama Pak Ferial ya,” demikian isi pesan yang diterima warga.

Persoalan itu kemudian dikonfirmasi kepada sejumlah pihak yang disebut berkaitan dengan proyek pembangunan parkiran tersebut, yakni Narto, Ferial, dan Togle. Dari beberapa pihak yang dihubungi, hanya Togle yang memberikan tanggapan.

Dalam keterangannya, Togle (berdasarkan nama di profil WhatsApp) mengaku telah bertemu dengan warga bersama perwakilan SCP untuk membahas penyelesaian persoalan yang dikeluhkan.

“Iya saya juga sudah dikirimi Pak WL lusa lalu. Beberapa hari ini dan semalam saya juga sudah ketemu Pak SB,” ujar Togle melalui pesan WhatsApp.

SB merupakan merupakan teman dari WL yang tinggal di rumah tersebut, redaksi sengaja memberikan inisial demi menjaga identitas narasumber.

Ia mengatakan pihak kontraktor siap memperbaiki kerusakan yang timbul akibat pekerjaan proyek. Sementara pihak SCP disebut bersedia menebang pohon yang berada di area rumah dinas karyawan SCP.

“SCP siap menebang pohon yang ada di rumah SCP yang menyebabkan kotor di atap rumah Pak SB, dan kontraktor juga siap perbaiki setiap kerusakan yang disebabkan pekerjaan,” katanya.

Namun, saat ditanya mengenai alasan lambannya penanganan keluhan warga hingga baru direspons setelah adanya perhatian media, Togle mengakui sempat terjadi keterlambatan.

“Kemarin memang sempat saya terlambat penanganan, karena saya cuti dan Pak SB serta Pak WL juga saya beritahu, mereka mengerti,” ujarnya.

Pernyataan itu memunculkan kesan bahwa penanganan terhadap keluhan warga baru dilakukan lebih serius setelah persoalan tersebut mulai menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, warga mengaku hanya diarahkan untuk berkomunikasi dengan pihak kontraktor tanpa adanya tindakan nyata terkait kerusakan rumah yang mereka alami.

Di sisi lain, saat ditanya mengenai izin lingkungan atau dokumen AMDAL proyek pembangunan parkiran tersebut, Togle meminta agar pertanyaan itu disampaikan kepada pihak lain.

“Coba bapak hubungi Pak Ferial selaku Site Manager untuk AMDAL dan lain-lain ya,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Mall SCP Samarinda maupun pihak yang disebut sebagai Site Manager proyek belum memberikan keterangan resmi terkait izin lingkungan proyek, termasuk soal dugaan lambannya penanganan keluhan warga terdampak pembangunan. (Red)