Meski APBD Besar, DPRD Nilai Kesejahteraan Warga Samarinda Masih Jadi Tantangan
nggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar. (dok.sudutkata)
SAMARINDA, sudutkata.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar, menyorot masih tingginya angka pengangguran dan masyarakat prasejahtera di Kota Samarinda meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota ini tergolong besar. Menurut dia, besarnya anggaran pembangunan belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga lokal.
Kepada media ini, sudutkata.com Anhar mengatakan APBD Samarinda yang berada di kisaran Rp5,1 triliun belum mampu mendorong perputaran ekonomi daerah secara optimal. Ia memperkirakan kontribusi APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Samarinda hanya berada di angka sekitar 7 hingga 8 persen.
“Pertanyaannya, kenapa masih banyak pengangguran ? Masih lumayan tinggi,” kata Anhar. Rabu 20/04/2026
Ia mengatakan kondisi tersebut terlihat berbeda dengan daerah lain yang dinilai memiliki tingkat perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lebih tinggi. Menurut Anhar, berbagai proyek pembangunan besar di Samarinda sejauh ini belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.
Anhar mencontohkan pembangunan terowongan di Samarinda yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Namun, sebagian besar tenaga kerja hingga komponen material proyek disebut berasal dari luar daerah.
“Kalau proyek Rp400 miliaran, mungkin hampir 80 persen uangnya tidak berputar di sini. Tenaga kerjanya dari luar, materialnya juga dibeli dari Surabaya dan Jakarta,” ujarnya.
Ia menilai kondisi itu membuat dampak ekonomi pembangunan tidak dirasakan maksimal oleh masyarakat Samarinda. Pajak pertambahan nilai (PPN) dari transaksi proyek juga disebut lebih banyak masuk ke daerah tempat pembelian material dilakukan.
Menurut Anhar, ketimpangan itu terlihat dari perbedaan angka PDRB per kapita antara Samarinda dan Balikpapan. Ia menyebut PDRB per kapita Samarinda masih berada di kisaran Rp85 juta per tahun, sedangkan Balikpapan mencapai sekitar Rp222 juta per tahun.
Perbedaan tersebut, kata dia, juga tercermin pada rata-rata pendapatan masyarakat pekerja. Di Samarinda, pendapatan pekerja diperkirakan berada di kisaran Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan, sementara di Balikpapan mencapai Rp16 juta sampai Rp17 juta per bulan.
Selain persoalan pengangguran, Anhar juga menyinggung tingginya jumlah warga prasejahtera di Samarinda yang terlihat dari data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Ia memaparkan, sebanyak sekitar 137 ribuan warga dibiayai pemerintah pusat melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kemudian sekitar 49 ribu warga dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan sekitar 117 ribu warga lainnya ditanggung Pemerintah Kota Samarinda.
“Kalau ditotal kurang lebih sekitar 300 ribu orang BPJS-nya dibayarkan pemerintah,” katanya.
Dengan jumlah penduduk Samarinda sekitar 866 ribu jiwa, Anhar memperkirakan sekitar 36 persen warga masuk kategori prasejahtera atau kelompok masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
Menurut dia, masyarakat yang masuk kategori tersebut umumnya berada pada kelompok desil 1 hingga desil 3 atau kelompok ekonomi terbawah.
Sebagian dari mereka memang masih bekerja, namun penghasilannya dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk membayar iuran BPJS secara mandiri.
“Mungkin pendapatannya cuma Rp500 ribu sampai Rp1 juta per bulan. Untuk makan saja susah, apalagi bayar BPJS,” ujarnya.
Anhar mengatakan kondisi itu menjadi indikator bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat Samarinda masih perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam memastikan proyek pembangunan dapat lebih banyak melibatkan tenaga kerja lokal dan mendorong perputaran ekonomi di daerah. (Mifa)
