SUDUTKATA.COM – TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA) setiap hari Jumat sebagai salah satu langkah efisiensi anggaran di tengah kebijakan penghematan yang diberlakukan secara nasional. Kebijakan yang digagas di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, itu diklaim mampu menekan pengeluaran operasional hingga miliaran rupiah dalam setahun.
Gubernur Zainal mengatakan, kebijakan tersebut sudah berjalan sekitar satu bulan. Dari perhitungan sementara, penerapan WFA setiap Jumat mampu mengurangi beban pengeluaran rutin pemerintah daerah, khususnya terkait penggunaan listrik dan air di lingkungan perkantoran.
“Efisiensi, pasti. Terutama di kantor, seperti penggunaan listrik dan air, itu akan menurun drastis,” ujar Zainal saat dikonfirmasi Radar Tarakan beberapa waktu lalu.
Mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kaltara ini menjelaskan, Pemprov Kaltara memiliki sejumlah gedung perkantoran dengan ukuran cukup besar yang selama ini menyerap biaya operasional cukup tinggi. Beberapa di antaranya seperti Kantor Gubernur, Gedung Gadis (Gabungan Dinas), Gedung DPUPR-Perkim, Inspektorat, hingga Kantor DPRD Kaltara.
Dengan diberlakukannya sistem kerja dari mana saja setiap hari Jumat, aktivitas di gedung-gedung tersebut berkurang sehingga otomatis berdampak pada penurunan tagihan listrik dan air setiap bulan.
“Kalau satu hari dalam sepekan tidak ada aktivitas kantor secara penuh, tentu penggunaan listrik dan air berkurang. Itu yang kita lihat bisa memberi dampak efisiensi cukup besar,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, menuturkan bahwa kebijakan WFA diterapkan sebagai respons terhadap kondisi fiskal daerah yang saat ini tengah menghadapi tantangan.
Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya diterapkan di Kaltara, tetapi juga sudah dilakukan di sejumlah daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
“Sudah sebagian besar daerah di Indonesia menerapkan sistem ini, salah satunya Jawa Barat. Bahkan mereka sudah tiga hari kerja dalam sepekan,” kata Denny.
Ia menyebutkan, dari beberapa gedung perkantoran yang dimiliki Pemprov Kaltara, penghematan biaya listrik saja diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Jika dihitung dalam setahun, potensi penghematan bisa menembus lebih dari Rp1 miliar.
“Ini baru hitungan untuk listriknya saja, belum termasuk biaya air dan kebutuhan operasional lainnya. Jadi totalnya tentu lebih besar,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyatakan pihak legislatif mendukung kebijakan tersebut selama tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, kebijakan WFA merupakan bagian dari upaya mengikuti arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran di daerah.
“Sebenarnya itu kita mengikuti anjuran pemerintah pusat. Jadi bukan semata-mata keinginan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penerapan WFA tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Yang perlu jadi perhatian, jangan sampai WFA setiap Jumat membuat pelayanan kepada masyarakat justru terganggu,” pungkasnya.
