Selasa, November 17, 2026
  • Login
SUDUTKATA.COM
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
SUDUTKATA.COM
No Result
View All Result

TKD Dipangkas, Pusat Justru Ambil Alih Sejumlah Kewenangan Daerah

Admin 2 by Admin 2
16 November 2026
in DPRD KALTIM
Agusriansyah

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan

SAMARINDA, Sudutkata.com – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai semakin membebani keuangan pemerintah daerah, sementara sejumlah urusan yang menjadi kewenangan daerah justru turut ditangani pemerintah pusat.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. 

Dia mencontohkan pengelolaan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi pemerintah pusat juga membangun sekolah Garuda. Hal serupa terjadi pada kewenangan kabupaten/kota di tingkat SD dan SMP melalui pembangunan Sekolah Rakyat.

“Selain anggarannya dipotong, kewenangannya juga kelihatan diambil alih. Ini menjadi persoalan karena pembagian urusan pemerintahan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang,” ujarnya, Senin 16 November 2026.

Menurut Politisi PKS itu, kondisi fiskal harus menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan KUA-PPAS. DPRD perlu memastikan belanja wajib terpenuhi sebelum menyetujui program prioritas, termasuk Gratispol.

“Selama mandatory spending tidak terganggu, anggaran Gratispol akan kita setujui. Tetapi kalau semakin tergerus, kita harus berani memilih apakah Gratispol yang menjadi korban atau kesejahteraan pegawai yang harus dievaluasi,” katanya.

Dia mengingatkan, tekanan APBD tidak bisa terus-menerus diatasi dengan memangkas perjalanan dinas dan belanja operasional. Jika pendapatan daerah terus menurun, belanja pegawai dan pelayanan publik berpotensi ikut terdampak.

Bahkan, DPRD Kaltim hanya memperoleh alokasi sekitar Rp140 miliar dari kebutuhan anggaran lebih dari Rp200 miliar untuk menjalankan tugas kelembagaan pada 2027.

Agusriansyah juga menilai persoalan kurang salur TKD lebih menyulitkan dibandingkan penurunan alokasi transfer. Sebab, program dan DPA sudah disusun berdasarkan anggaran yang direncanakan, tetapi dana yang diterima tidak sesuai kebutuhan.

“Misalnya dana transfer seharusnya Rp5 triliun, tetapi yang ditransfer hanya Rp3 triliun. Program sudah disiapkan, DPA sudah ada, tetapi dananya tidak masuk. Ini yang sangat merepotkan daerah,” ungkapnya.

Dampak keterbatasan anggaran tersebut juga berpotensi mengganggu pembayaran TPP pegawai. Untuk mengurangi ketergantungan rumah sakit terhadap APBD, Agusriansyah mendorong optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga operasional, gaji, dan TPP pegawai rumah sakit dapat dibiayai dari pendapatan sendiri.

Di Sulawesi Selatan yang telah menerapkan pembayaran TPP pegawai rumah sakit melalui BLUD dan menargetkan pembayaran gaji pegawai dengan skema serupa pada 2027.

Di tengah tekanan fiskal, Agusriansyah meminta pemerintah lebih selektif menentukan pembangunan. Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik tetap menjadi prioritas, sedangkan pembangunan gedung yang tidak mendesak sebaiknya dihentikan sementara.

Anggaran tersebut, menurut dia, lebih bermanfaat jika dialihkan untuk pemberdayaan pemuda dan persiapan lapangan kerja jangka panjang, terutama menghadapi masa pascatambang.

“Prioritas kita seharusnya kepastian lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan Gen Z, milenial, dan Gen Alpha, termasuk menyiapkan sektor manufaktur sebagai alternatif ekonomi Kaltim setelah tambang,” tutupnya.

Dibaca 892
Tags: Agusriansyah RidwanDPRD KaltimTKD
Previous Post

Ekti Imanuel Pantau Pembangunan Dua Gereja di Kubar, Target Rampung Desember

Next Post

HIV di Kutim Capai 749 Kasus, DPRD Kaltim Desak Pencegahan Diperkuat

Next Post
DPRD Kaltim

HIV di Kutim Capai 749 Kasus, DPRD Kaltim Desak Pencegahan Diperkuat

Dr. Sani, Legislator Samarinda: Listrik sering Padam bergiliran, PLN harus beri Kompensasi

Dr. Sani, Legislator Samarinda: Listrik sering Padam bergiliran, PLN harus beri Kompensasi

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Layanan Iklan Hubungi: +62 896 5288 8884 Email: inisudutkata@gmail.com

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In