SUDUTKATA.COM, SANGATTA – Isu mengenai minimnya kontribusi PT Kaltim Nusantara Coal (KNC) terhadap pembangunan infrastruktur dan sosial di Kecamatan Busang dan Telen, Kutai Timur, mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Desas-desus itu menyebut perusahaan tambang tersebut abai terhadap perbaikan jalan dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur (Kutim) Prayunita Utami, memilih tidak langsung menelan informasi yang beredar. Ia mengundang manajemen PT KNC untuk memberikan penjelasan langsung di ruang kerjanya pada Selasa, 24 Februari 2026. Pertemuan itu dihadiri Project Director dan Head of CSR perusahaan.
Menurut Prayunita, klarifikasi tersebut penting agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Saya harus memastikan setiap informasi yang beredar, apalagi ini dekat dengan tanah kelahiran saya. Karena itu saya undang PT KNC untuk duduk bersama dan memaparkan secara terbuka apa saja yang telah serta akan dilakukan perusahaan di Busang dan Telen,” ujarnya kepada wartawan.
Klarifikasi Soal Infrastruktur Jalan
Salah satu isu yang paling sering disorot adalah kondisi infrastruktur jalan di wilayah Gunung Benteng, Busang. Dalam pertemuan itu, kata Prayunita, perusahaan memaparkan data perbaikan jalan yang telah dilakukan secara periodik sejak pertengahan 2025.
Ia menyebut, perbaikan dilakukan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan, meski perusahaan belum memasuki tahap produksi. “Ternyata setelah mereka memaparkan, kontribusinya sudah nyata dan mencakup beberapa aspek. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, hingga perbaikan infrastruktur jalan,” kata politisi Partai NasDem tersebut.
Menurut dia, informasi mengenai perbaikan jalan tersebut belum banyak diketahui publik. Letak wilayah yang jauh serta medan yang berat dinilai menjadi salah satu faktor lambatnya penyebaran informasi.
Prayunita mengatakan, klarifikasi dari manajemen PT KNC menjadi momen penting untuk meluruskan rumor yang beredar. Ia mengapresiasi langkah perusahaan yang dinilainya terbuka dalam menjelaskan program tanggung jawab sosialnya.
“Program mereka adalah bukti perusahaan hadir di tengah masyarakat. Klarifikasi ini penting agar sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Sebagai pimpinan DPRD, ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai isu yang belum terverifikasi. Menurut dia, pengawasan tetap diperlukan, namun penilaian sebaiknya dilakukan berdasarkan data dan fakta di lapangan.
Perusahaan, kata dia, juga menyatakan komitmen untuk menjalankan operasional penambangan sesuai ketentuan yang berlaku serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan warga di sekitar wilayah operasionalnya. (Mifa)
