KALTIM, sudutkata.com – Pembangunan jaringan listrik di delapan desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2027. Proyek yang dikerjakan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan PT PLN (Persero) itu diharapkan membuka akses energi bagi masyarakat di wilayah yang selama ini belum menikmati layanan listrik.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, mengapresiasi pembangunan jaringan tersebut. Menurut dia, penyediaan listrik merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di daerah yang selama ini belum terjangkau infrastruktur ketenagalistrikan.
Apresiasi itu disampaikan Rudy saat menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan ruas jalan Ibu Kota Nusantara (IKN)/Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, menuju Kecamatan Bongan, Kutai Barat, serta ruas jalan Bongan-Desa Gerunggung, Rabu, 11 November 2026.
“Terima kasih banyak atas kerja sama Dinas ESDM dengan teman-teman PLN yang telah menyelesaikan tugas-tugas konstitusinya sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar listrik,” kata Rudy.
Dia mengatakan pembangunan jaringan listrik di empat desa Kecamatan Bongan menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Keempat desa tersebut adalah Deraya, Lemper, Tanjung Soke, dan Gerunggung.
Rudy menilai pembangunan listrik yang berjalan bersamaan dengan pembukaan akses jalan akan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Sebab, masyarakat setempat telah puluhan tahun menunggu kehadiran infrastruktur dasar.
“Selama 81 tahun, masyarakat belum bisa menikmati semua itu. Sekali lagi terima kasih. Semoga ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di Deraya, Lemper, Tanjung Soke, dan Gerunggung,” ujarnya.
Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Timur, Januri, mengatakan pembangunan jaringan listrik di empat desa Kecamatan Bongan ditargetkan selesai pada akhir 2026. PLN berharap jaringan tersebut mulai beroperasi dan dapat dinikmati masyarakat pada awal 2027.
“Sehingga diharapkan pada awal tahun depan sudah bisa beroperasi dan dinikmati masyarakat,” kata Januri.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur Bambang Arwanto mengatakan pemerataan listrik di Kutai Barat masih menghadapi pekerjaan rumah. Saat ini, masih terdapat 21 desa yang belum teraliri listrik.
Pada 2026, pemerintah telah mengerjakan pembangunan jaringan listrik di sembilan desa. Adapun 12 desa lainnya direncanakan masuk dalam program pembangunan pada 2027.
“Berarti apabila semua sudah dikerjakan pada 2027, maka tuntas semua desa di Kutai Barat teraliri listrik,” ujar Bambang.
Pembangunan jaringan di Kecamatan Bongan mencakup jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 42,68 kilometer sirkuit (kms) dan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 7,64 kms. Infrastruktur itu dilengkapi lima gardu distribusi dengan kapasitas total 450 kilovolt ampere (kVA).
PLN juga memasang 895 tiang jaringan untuk melayani 394 calon pelanggan. Pemasangan tiang telah rampung di Desa Deraya, Gerunggung, dan Tanjung Soke. Sementara di Desa Lemper, pekerjaan telah mencapai 167 tiang.
Selain Bongan, pembangunan jaringan listrik juga menyasar empat desa di Kecamatan Mook Manaar Bulatn. Wilayah tersebut meliputi Linggang Marimun, Linggang Muara Batuq, Muara Kalaq, dan Rembayan.
Di kawasan ini, proyek mencakup pembangunan JTM sepanjang 40,50 kms dan JTR sepanjang 20,12 kms. PLN juga menyiapkan 12 gardu distribusi dengan kapasitas total 860 kVA.
Sebanyak 1.021 tiang jaringan direncanakan terpasang untuk melayani 704 calon pelanggan. Hingga saat ini, pemasangan tiang di Linggang Muara Batuq mencapai 410 tiang, Linggang Marimun 186 tiang, dan Muara Kalaq 15 tiang. Adapun pemasangan di Desa Rembayan belum dimulai.
Dengan pembangunan tersebut, pemerintah berharap akses listrik di wilayah pedalaman Kutai Barat semakin merata. Penyelesaian proyek ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini belum terjangkau jaringan kelistrikan. (*)
