SAMARINDA, sudutkata.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Mulawarman (Unmul) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik pemilihan rektor Unmul.
Melalui surat bertajuk “Bumi Kalimantan Timur Menggugat: Kami Tolak Rektor Minoritas”, PMII meminta pemerintah memastikan proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi berjalan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
PMII menilai, legitimasi seorang rektor tidak cukup hanya didasarkan pada aspek legalitas. Kepercayaan dari sivitas akademika juga menjadi faktor penting dalam membangun kepemimpinan perguruan tinggi yang kuat.
Dalam surat tersebut, PMII menyebut Universitas Mulawarman memiliki peran strategis bagi Kalimantan Timur, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut menilai proses pemilihan rektor tidak hanya menjadi urusan internal kampus. Keputusan yang dihasilkan juga dinilai dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pendidikan tinggi.
PMII turut menyinggung pandangan yang berkembang di lingkungan kampus mengenai rekam jejak rektor petahana. Dalam surat itu, mereka menyebut adanya penilaian positif terhadap kinerja petahana serta klaim bahwa ia mendapat dukungan mayoritas anggota Senat Universitas Mulawarman.
Surat tersebut juga menyinggung dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat, unsur Kesultanan di Kalimantan Timur, dan organisasi kedaerahan.
Namun, PMII tidak menyertakan data hasil pemungutan suara Senat maupun bukti terperinci untuk memverifikasi klaim mengenai dukungan mayoritas tersebut.
Di sisi lain, PMII mengakui bahwa pemilihan rektor memiliki mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk keterlibatan pemerintah dalam proses penetapan pimpinan perguruan tinggi.
Meski begitu, mereka meminta agar aspirasi sivitas akademika turut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
“Legitimasi kepemimpinan akan semakin kuat apabila keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga dipandang adil dan memperoleh kepercayaan masyarakat akademik,” demikian pernyataan dalam surat terbuka tersebut.
PMII juga mengingatkan bahwa polemik pemilihan rektor berpotensi memengaruhi hubungan di lingkungan kampus apabila tidak dikelola dengan baik. Mereka berharap perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu kegiatan akademik.
Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan lebih mengutamakan dialog dan penguatan institusi daripada memperbesar pertentangan. Mereka juga menekankan pentingnya meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menentukan pemimpin perguruan tinggi.
Menurut PMII, posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi IKN membuat Unmul memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu, tata kelola kampus dinilai harus dibangun di atas prinsip integritas dan kepercayaan publik.
Melalui surat terbuka itu, PMII meminta Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran memberikan perhatian terhadap pelaksanaan tata kelola pendidikan tinggi yang adil dan objektif.
Mereka menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara damai dan konstitusional. PMII berharap suara mahasiswa, sivitas akademika, dan masyarakat Kalimantan Timur dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat tata kelola perguruan tinggi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pemerintah maupun Universitas Mulawarman mengenai isi surat terbuka tersebut. Konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pemilihan rektor, hasil dukungan Senat, serta pertimbangan dalam proses penetapannya. (*)
