Pemprov Kaltim Ajukan Perubahan APBD 2026, Anggaran Turun jadi 14,33 Triliun

SAMARINDA, sudutkata.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menjadi sekitar Rp14,33 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp822,16 miliar dibandingkan APBD awal yang ditetapkan sekitar Rp15,15 triliun.

Penyesuaian tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat menyampaikan Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat bersama DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Selasa (29/9/2026).

Rudy menjelaskan, perubahan APBD dilakukan sebagai konsekuensi dari penyesuaian proyeksi pendapatan sekaligus kemampuan fiskal daerah. Meski ruang fiskal mengalami perubahan, pemerintah provinsi tetap menempatkan belanja wajib, pelayanan dasar, dan program pembangunan prioritas sebagai perhatian utama.

“Sejalan dengan penyesuaian pendapatan dan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian belanja secara terukur dengan tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, serta program prioritas pembangunan,” kata Rudy.

Dari sisi pendapatan, target yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp14,25 triliun mengalami penurunan Rp883 miliar menjadi sekitar Rp13,36 triliun.

Kondisi serupa terjadi pada belanja daerah. Dari pagu awal sekitar Rp15,15 triliun, belanja disesuaikan turun Rp822,16 miliar menjadi sekitar Rp14,33 triliun.

Berbeda dengan pendapatan dan belanja, penerimaan pembiayaan justru mengalami peningkatan. Semula penerimaan pembiayaan ditetapkan Rp900 miliar, kemudian disesuaikan menjadi Rp961,43 miliar atau bertambah sekitar Rp61,43 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan nihil.

Menurut Rudy, penyesuaian belanja dilakukan dengan mempertajam program serta melakukan efisiensi terhadap belanja yang belum masuk dalam skala prioritas. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga pengelolaan fiskal tetap hati-hati tanpa mengurangi kewajiban pemerintah daerah maupun kualitas pelayanan publik.

“Penyesuaian ini dilakukan melalui penajaman dan efisiensi belanja yang belum menjadi prioritas, sehingga keterbatasan fiskal tetap dapat dikelola secara hati-hati tanpa mengurangi kewajiban daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Di tengah penurunan pagu belanja, Pemprov Kaltim tetap memberikan perhatian terhadap kewajiban yang harus diselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Salah satunya pembayaran pekerjaan yang telah selesai, baik secara fisik maupun administratif.

Rudy menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan pembayaran terhadap kontrak pekerjaan yang telah mencapai penyelesaian 100 persen.

Ia menilai ketepatan waktu pembayaran kepada penyedia jasa tidak hanya menyangkut pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan perputaran ekonomi di daerah.

“Ketepatan waktu dalam menunaikan hak para penyedia jasa tidak hanya menjaga kepentingan publik dan iklim investasi di daerah, tetapi juga secara langsung memutar roda perekonomian lokal melalui aliran likuiditas yang cepat di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Selain pembayaran pekerjaan, perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk memastikan belanja wajib pegawai dapat terpenuhi hingga penghujung tahun anggaran.

Kebutuhan tersebut meliputi penyesuaian gaji, tunjangan, serta hak-hak keuangan ASN dan tenaga pendukung lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Rudy menyebut pemenuhan hak aparatur menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemenuhan hak-hak dasar aparatur ini adalah prioritas utama yang tidak boleh terabaikan karena menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas operasional birokrasi, integritas pelayanan publik, serta profesionalisme dan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Rancangan perubahan APBD 2026 tersebut merupakan tindak lanjut atas nota kesepakatan antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim mengenai perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Penyusunan perubahan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rudy berharap pembahasan perubahan APBD 2026 antara Pemprov dan DPRD Kaltim dapat berlangsung dengan sinergi serta komunikasi yang baik. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan tetap dapat menopang pembangunan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap ke depan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi terus kita tingkatkan. Komunikasi dan silaturahmi yang baik perlu kita rajut guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Indra)