SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai mekanisme tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi demokrasi pascareformasi.
Penegasan sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat bertemu jurnalis dalam agenda Ngopi Bareng di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Samarinda, Senin, 2 Februari 2026.
Hasto mengatakan reformasi telah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpin, termasuk di tingkat daerah. Karena itu, menurut dia, pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
“PDI Perjuangan melalui forum-forum resmi partai sudah menyatakan sikap tegas untuk mendorong pilkada langsung. Ini bukan persoalan teknis, tetapi menyangkut prinsip demokrasi,” kata Hasto.
Ia menilai pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan legitimasi politik yang kuat kepada kepala daerah terpilih. Mandat yang diperoleh langsung dari rakyat, kata dia, menjadi dasar tanggung jawab moral dan politik dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Hasto, kepala daerah yang dipilih langsung memiliki hubungan sosial dan politik yang lebih kuat dengan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai penting agar kepala daerah berani mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Legitimasi yang bersumber dari rakyat membuat kepemimpinan lebih kokoh dan tidak mudah diganggu oleh kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung evaluasi terhadap praktik demokrasi nasional, termasuk pengalaman Pemilu 2024. Ia menilai demokrasi tidak cukup hanya dijalankan secara prosedural, tetapi harus disertai dengan mekanisme check and balances serta penegakan hukum yang adil
“Demokrasi akan kehilangan maknanya jika tidak ada keseimbangan kekuasaan dan penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Hasto.
Penolakan terhadap pilkada tidak langsung, menurut Hasto, sejalan dengan komitmen PDI Perjuangan dalam menjaga demokrasi yang substantif. Ia menegaskan partai politik harus tetap menjadi alat perjuangan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik.
“Selama menyangkut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, kedaulatan rakyat tidak bisa ditawar,” tukasnya. (Mifa)
