SAMARINDA, Sudutkata.com – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pembenahan tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) melalui penyusunan peraturan daerah (Perda).
Regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian perizinan bagi pelaku usaha, tetapi juga memperketat pengawasan, melindungi lingkungan, serta memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Dorongan tersebut mengemuka setelah Panitia Khusus (Pansus) MBLB DPRD Kaltim menyerahkan laporan akhir hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan MBLB dalam rapat paripurna di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu 18 November 2026.
Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengatakan, penyusunan regulasi tersebut dilakukan untuk menjawab sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pertambangan, mulai dari ketidakpastian perizinan, pengawasan kegiatan usaha, kewajiban perusahaan, hingga keterlibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal.
“Pansus telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembahasan, mulai dari rapat bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan, kunjungan lokasi pertambangan, studi komparasi, hingga konsultasi dengan pemerintah pusat,” kata Reza saat menyampaikan laporan akhir.
Selama proses pembahasan, Pansus telah menggelar 10 kali rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Tenaga Kerja Kaltim.
Pembahasan juga melibatkan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), organisasi perusahaan pertambangan, dan forum pengusaha MBLB.
Pansus tidak hanya mengandalkan pembahasan administratif. Kunjungan lapangan dilakukan ke sejumlah lokasi pertambangan di Kabupaten Paser dan Kutai Timur untuk melihat penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengelolaan operasional, kewajiban reklamasi, serta dampak kegiatan tambang terhadap masyarakat sekitar.
“Kami ingin melihat langsung pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya berdasarkan dokumen dan laporan, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertambangan,” ujarnya.
Selain itu, Pansus melakukan studi komparasi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat untuk mempelajari kebijakan pengelolaan pertambangan MBLB yang dapat menjadi bahan penyusunan regulasi di Kaltim.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah kepastian proses perizinan. Reza menilai pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai kewenangan, persyaratan, standar operasional prosedur (SOP), hingga batas waktu pelayanan.
Kepastian tersebut penting agar proses perizinan tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha maupun pemerintah daerah. Namun, kemudahan perizinan tetap harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.
“Yang ingin kami dorong adalah kepastian dalam penyelenggaraan pertambangan. Mulai dari kewenangan, prosedur perizinan, standar pelayanan, sampai pengawasan. Semuanya harus jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah,” tegasnya.
Pansus juga menyoroti pentingnya pengelolaan data dan informasi pertambangan. Data yang akurat diperlukan sebagai dasar pemerintah dalam melakukan pembinaan, mengawasi aktivitas perusahaan, serta menentukan kebijakan sektor pertambangan.
Di sisi lain, persoalan dampak lingkungan dan perlindungan masyarakat tidak boleh menjadi bagian yang terabaikan. Reza menegaskan, aktivitas pertambangan harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional, termasuk masyarakat adat dan kelompok yang berpotensi terdampak.
“Jangan sampai kegiatan pertambangan hanya memberikan keuntungan dari sisi usaha, tetapi masyarakat sekitar justru menanggung dampaknya,” katanya.
Aspek ekonomi daerah juga menjadi perhatian dalam materi Raperda tersebut. Pansus mendorong agar potensi MBLB tidak hanya dinikmati perusahaan, tetapi turut membuka kesempatan bagi tenaga kerja, kontraktor, dan pelaku usaha lokal.
Salah satu rekomendasi yang dimasukkan adalah penggunaan material konstruksi dari sumber lokal untuk pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Pansus mendorong penguatan kemitraan dengan badan usaha milik daerah (BUMD) agar potensi pertambangan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kaltim.
“Optimalisasi potensi pertambangan harus memberikan manfaat bagi daerah. Kami ingin tenaga kerja daerah mendapatkan kesempatan, pengusaha lokal dilibatkan, dan kemitraan dengan BUMD juga diperkuat,” ujar Reza. (Adv)



