KUTAI TIMUR, sudutkata.com – Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi “rumah kedua” yang berperan penting dalam membentuk karakter, rasa aman, dan perkembangan anak. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat langkah untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, sekaligus ramah terhadap seluruh peserta didik.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan satuan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Satuan Pendidikan Anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di berbagai jenjang pendidikan.
Sosialisasi diikuti perwakilan sejumlah instansi serta satuan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kegiatan berlangsung secara tatap muka di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim serta secara daring melalui Zoom Meeting dan siaran langsung Diskominfo Staper Kutim pada Jumat (11/9/2026).
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Heri Purwanto, S.Pd.AUD., M.Pd, menjelaskan bahwa upaya membangun Sekolah Ramah Anak berkaitan erat dengan sejumlah program pendidikan yang telah berjalan. Salah satunya Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang dikembangkan Kementerian Pendidikan untuk memperkuat perlindungan terhadap peserta didik.
“Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di dalamnya ada perlindungan fisik, kemudian keamanan psikologis, keamanan sosio-kultural, dan keamanan digital,” kata Heri Purwanto dalam kegiatan tersebut.
Menurut Heri, kebijakan perlindungan anak tidak seharusnya hanya berhenti pada aturan tertulis. Setiap satuan pendidikan perlu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam langkah konkret yang dapat diterapkan sehari-hari sehingga peserta didik benar-benar merasakan keamanan dan kenyamanan selama berada di lingkungan sekolah.
Perlindungan terhadap anak, lanjutnya, juga harus mencakup berbagai aspek. Selain keselamatan fisik, sekolah perlu memastikan kondisi psikologis peserta didik tetap terjaga, membangun lingkungan sosial yang sehat, menghormati keberagaman budaya, serta memberikan edukasi mengenai keamanan di ruang digital.
Selain melalui BSAN, penguatan lingkungan pendidikan yang ramah anak juga dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Program tersebut menggabungkan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, hingga kesejahteraan anak dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi.
“Untuk PAUD HI, sekarang posisinya sudah di angka 85 persen. Jadi dari seluruh satuan PAUD di Kutai Timur, sekitar 85 persen sudah,” ujarnya.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Kutai Timur untuk memperluas layanan pendidikan yang memperhatikan kebutuhan anak secara menyeluruh. Pemerintah daerah pun terus berupaya mendorong peningkatan penerapan PAUD HI sekaligus menyelaraskannya dengan program perlindungan anak yang dijalankan DP3A.
Sekolah yang aman dan nyaman juga dinilai berperan dalam meningkatkan ketertarikan serta partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, khususnya bagi anak berusia lima hingga enam tahun.
Heri menyampaikan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok yang menjadi perhatian tersebut telah mencapai sekitar 92,1 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat meningkat menjadi sekitar 93 persen pada 2026 melalui penguatan program pendidikan serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sejak usia dini.
Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Kutai Timur dengan demikian tidak dapat berjalan sendiri. Program tersebut perlu diselaraskan dengan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman maupun PAUD Holistik Integratif. Kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP3A, perangkat daerah lainnya, hingga seluruh satuan pendidikan dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara berkesinambungan.
“Kolaborasi dan koordinasi sangat penting untuk kita lakukan. Untuk teman-teman satuan pendidikan, jangan hanya menjadi sekolah yang biasa saja apa adanya, tetapi buatlah sekolah itu menjadi sekolah-sekolah yang inovatif dan berprestasi,” tegas Heri.
Ia mendorong satuan pendidikan tidak hanya berorientasi pada label atau predikat. Menurutnya, sekolah perlu terus meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta didik, mengembangkan inovasi, serta membangun prestasi secara konsisten. Kualitas yang terus berkembang akan melahirkan kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat.
Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak di lingkungan pendidikan. Sekolah diharapkan menjadi ruang yang terbebas dari kekerasan, diskriminasi, perundungan, maupun perlakuan lain yang dapat menghambat proses tumbuh kembang peserta didik.
Perkembangan teknologi juga membuat aspek keamanan digital menjadi semakin penting. Pola komunikasi dan interaksi anak kini tidak hanya berlangsung di lingkungan fisik, tetapi juga di ruang digital. Kondisi tersebut menuntut sekolah memiliki sistem perlindungan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghambat kreativitas dan proses pembelajaran.
“Mari bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas kemudian ramah anak di Kabupaten Kutai Timur,” ujar Heri.
Melalui sinergi antara DP3A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perangkat daerah terkait, serta seluruh satuan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap Sekolah Ramah Anak tidak sekadar menjadi program administratif. Konsep tersebut diharapkan tumbuh menjadi budaya di lingkungan pendidikan sehingga setiap anak memperoleh ruang yang aman, nyaman, dan mendukung mereka untuk belajar, berkembang, berinovasi, meraih prestasi, serta mempersiapkan masa depan secara optimal. (RA/ADV/Kutim).
