SAMARINDA, Sudutkata.com – Persoalan lubang bekas tambang yang menelan korban jiwa di Kalimantan Timur kembali menyoroti lemahnya pemulihan lingkungan pascatambang. Meski perusahaan memiliki kewajiban menyediakan jaminan reklamasi, lubang bekas galian masih ditemukan terbuka dan membahayakan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun menilai besaran jaminan reklamasi yang disetorkan perusahaan belum sebanding dengan biaya pemulihan kerusakan lingkungan.
Dia mencontohkan, jaminan reklamasi yang nilainya sekitar Rp150 juta per hektare dinilai tidak cukup untuk memulihkan kerusakan lahan. Menurut perhitungannya, biaya pemulihan lingkungan bisa mencapai Rp1 miliar per hektare.
“Kalau jaminan reklamasi pascatambang Rp150 juta per hektare, itu tidak akan cukup untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Untuk memperbaiki satu hektare saja bisa habis Rp1 miliar,” kata Samsun, Sabtu 21 November 2026.
Ketimpangan tersebut berpotensi membuat perusahaan lebih memilih meninggalkan lubang bekas tambang daripada menyelesaikan kewajiban reklamasi menggunakan biaya sendiri.
Sebab, nilai jaminan yang telah ditempatkan di pemerintah dinilai lebih kecil dibandingkan biaya pemulihan lingkungan yang sebenarnya.
“Penambang yang tidak bertanggung jawab lebih memilih meninggalkan lubang-lubang tambang daripada menutupnya karena jaminannya tidak cukup. Akhirnya yang terdampak masyarakat,” ujarnya.
Samsun menegaskan tanggung jawab atas keselamatan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan tidak bisa dibebankan kepada warga. Pemerintah dan perusahaan harus memastikan risiko sudah diperhitungkan sejak proses penerbitan izin hingga kegiatan penambangan berakhir.
Dia juga menyoroti dokumen rencana kerja penambangan yang seharusnya memuat perencanaan pengelolaan lubang bekas galian atau void, termasuk upaya reklamasi dan pencegahan kecelakaan.
Pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan pagar atau papan peringatan. Kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi dan pengamanan area tambang harus menjadi perhatian.
“Jangan salahkan penduduk yang kemudian bermain di sekitar lubang tambang. Sebelum ada tambang, mereka memang sudah tinggal di situ. Jangan sampai masyarakat sudah kehilangan nyawa, masih disalahkan karena bermain di lokasi itu,” tegasnya.
Catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim memperlihatkan persoalan ini belum selesai. Hingga Oktober 2026, Jatam mencatat 56 orang meninggal dunia akibat lubang tambang di Kaltim sejak 2019.
Angka tersebut kembali bertambah setelah seorang remaja perempuan berusia 13 tahun bernama Adiba Salsabila meninggal di kolam bekas tambang di Samboja Barat, Kutai Kartanegara, pada 29 Oktober 2026. Jatam menyebutnya sebagai korban ke-57.
Kewajiban reklamasi sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pasal 29 mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK menyediakan jaminan reklamasi serta jaminan pascatambang. Penetapannya harus berdasarkan rencana reklamasi.
Samsun menilai besaran jaminan reklamasi perlu dievaluasi, terutama untuk pertambangan yang memiliki potensi kerusakan lingkungan tinggi.
Dia mendorong pemerintah mempertimbangkan peningkatan nilai jaminan agar perusahaan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memulihkan lingkungan setelah kegiatan penambangan selesai. (Adv)



