SAMARINDA, sudutkata.com – Rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda – Bontang dan Samarinda–Tenggarong kembali mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Samarinda. Namun, realisasi kedua proyek tersebut masih membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan dan kejelasan tahapan pelaksanaan.
Anggota DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, menilai pembangunan jalan bebas hambatan itu berpotensi memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang, serta menunjang aktivitas ekonomi Kalimantan Timur. Menurut dia, posisi Samarinda sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat pengembangan infrastruktur transportasi semakin penting.
“Dukungan terhadap pembangunan tol harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Perencanaan hingga pelaksanaannya perlu berjalan sesuai aturan,” kata Sukamto, Kamis.
Ia merujuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2023–2042. Menurut Sukamto, rencana pembangunan kedua ruas tol tersebut telah tercantum dalam arah penataan ruang kota.
Meski demikian, pencantuman proyek dalam dokumen tata ruang tidak serta-merta menandakan pembangunan fisik segera dimulai. Pemerintah perlu memastikan kesiapan perencanaan, pembiayaan, serta koordinasi dengan instansi yang berwenang.
“Koordinasi antardaerah dan instansi terkait menjadi faktor utama. Infrastruktur seperti jalan tol sangat dibutuhkan untuk mendukung peran Samarinda sebagai kawasan penyangga IKN,” ujarnya.
Sukamto menjadikan Tol Balikpapan–Samarinda sebagai gambaran manfaat konektivitas jalan bebas hambatan. Ia berharap pengembangan jaringan serupa dapat memperpendek waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi angkutan logistik menuju wilayah utara Kalimantan Timur.
Sukamto berharap dukungan pemerintah daerah dan pusat dapat memperkuat tindak lanjut rencana tersebut.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya sudah mengusulkan Tol Samarinda–Bontang melalui Bappenas. Dukungan dan proses lanjutannya perlu terus diperkuat,” tukasnya.
Adapun rencana Tol Samarinda – Bontang sebelumnya telah dibahas dalam forum perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 mencatat usulan ruas sepanjang 94 kilometer tersebut diakomodasi dengan catatan penyesuaian dokumen lingkungan dan persiapan pelaksanaan fisik.
Menteri PPN Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan konektivitas koridor Nusantara–Balikpapan–Samarinda dan jaringan Trans-Kalimantan. Pengembangan infrastruktur tersebut, menurut dia, perlu memperhatikan aspek sosial, budaya, serta ketahanan ekologi agar pembangunan berjalan berkelanjutan.
“Pembangunan konektivitas tidak hanya berorientasi pada kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi,” ujar Rachmat Pambudy, seperti di kutip dari situs resmi Kementerian PPN/Bappenas. (In)
