SAMARINDA, sudutkata.com – Persoalan penyandang disabilitas yang belum terdaftar atau kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif di Samarinda dinilai tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki data kepesertaan. DPRD Samarinda meminta pemerintah menelusuri persoalan tersebut sejak administrasi kependudukan di tingkat paling bawah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie mengatakan penelusuran perlu dimulai dari kartu keluarga, domisili, hingga pencatatan warga oleh rukun tetangga (RT). Menurut dia, kejelasan administrasi kependudukan menjadi dasar untuk memastikan warga yang membutuhkan perlindungan sosial masuk dalam basis data pemerintah.
“Harus runut dulu asal-muasal dari kartu keluarganya. Mereka ini warga Samarinda atau tidak. Kemudian, sudah mendaftarkan ke domisilinya atau belum, sudah didaftarkan ke RT setempat atau belum,” kata Novan saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut Novan, persoalan data menjadi penting karena kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI berkaitan dengan data warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Jika warga telah terdata dan memenuhi persyaratan, pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya melalui skema bantuan iuran.
“Kalau sudah masuk (data), pemberian bantuan iuran oleh Kota Samarinda kan otomatis masuk. Hari ini kalau kita bicara tidak terdata, bagaimana kita mau menindaklanjuti?” ujarnya.
Novan mengatakan pemerintah perlu memastikan status kependudukan sebelum menentukan langkah berikutnya. Data dari RT, kata dia, kemudian dapat menjadi bagian dari proses pendataan di tingkat kelurahan hingga pemerintah kota.
Ia meminta persoalan warga yang belum masuk dalam data tidak serta-merta dibebankan kepada RT. Jika seorang warga mengaku telah melapor tetapi belum tercatat, pemerintah perlu menelusuri proses pelaporan tersebut, termasuk memastikan kesesuaian domisili dan administrasinya.
“RT itu punya tanggung jawab terhadap wilayah atau kriteria yang dia cover. Tanggung jawabnya bukan hanya masalah kamtibmas, tapi juga sosial dan lain-lain. Ini yang harus benar-benar dijalankan tugas dan fungsinya,” kata Novan.
Persoalan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda menyatakan tengah menindaklanjuti temuan dalam pusat data dan informasi penyandang disabilitas, termasuk warga yang belum memiliki atau kepesertaan BPJS-nya belum aktif.
Kepala Dinsos Samarinda Mochammad Arif Surochman menyampaikan hal tersebut saat pelaksanaan proyek perubahan SAPA DISABILITAS pada Jumat, 2 Oktober 2026. Menurut dia, pemanfaatan data diperlukan agar kebutuhan penyandang disabilitas dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepesertaan tidak hanya berkaitan dengan proses pendaftaran BPJS. Pemerintah juga perlu memastikan data penyandang disabilitas, identitas kependudukan, kondisi sosial, serta status kepesertaan saling terhubung sehingga warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam pemberian perlindungan sosial.
Portal resmi Pemerintah Kota Samarinda juga mencantumkan sejumlah layanan bagi penyandang disabilitas, mulai dari administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga jaminan kesehatan melalui BPJS PBI. Disdukcapil Samarinda menyediakan layanan administrasi kependudukan, termasuk KTP dan kartu keluarga, sementara layanan kesehatan penyandang disabilitas juga mencakup skema BPJS PBI.
Novan menilai pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh. Ia mencontohkan kebutuhan warga terhadap surat keterangan tidak mampu yang kerap menjadi salah satu dokumen pendukung ketika mengakses bantuan sosial.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya melihat apakah kartu BPJS seseorang aktif atau tidak. Yang lebih penting, kata Novan, adalah memastikan warga tersebut telah tercatat sebagai penduduk dan masuk dalam sistem pendataan sosial pemerintah.
“Makanya saya bilang ketertiban kependudukan dulu. Itu dulu yang diutamakan,” tandasnya. (In)
