IKN, sudutkata.com – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) mempersiapkan musyawarah adat untuk membahas penyelesaian persoalan yang melibatkan masyarakat dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Forum yang mengusung tema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat” itu dijadwalkan berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator (Kemko) 1, IKN, Sabtu, 14 November 2026.
Sehari sebelum pelaksanaan, Jumat, 13 November 2026, jajaran DAD Kaltim menggelar gladi bersih di lokasi kegiatan. Persiapan tersebut mencakup seluruh rangkaian acara, mulai dari pembukaan, laporan panitia, sambutan Ketua Umum, hingga prosesi tepung tawar.
Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, mengatakan persiapan teknis telah berjalan sesuai rencana. Para pihak yang terlibat juga telah memahami tugas masing-masing. Meski demikian, dua anggota Majelis Hakim Adat diperkirakan tidak dapat menghadiri kegiatan karena kondisi kesehatan.
“Gladi bersih ini dilakukan supaya pelaksanaan besok benar-benar mantap. Dari yang kita lihat hari ini sudah bagus dan semua sudah memahami tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Persiapan sudah matang, tinggal kita lihat pelaksanaannya besok,” kata Hendrik.
Salah satu rangkaian kegiatan yang disiapkan adalah prosesi tepung tawar. Prosesi ini melibatkan Majelis Hakim Adat dari sejumlah unsur, yakni Kutai, Paser, Banjar, dan Dayak. DAD Kaltim menempatkannya sebagai simbol kebersamaan di tengah keberagaman tradisi masyarakat di Kalimantan Timur.
Hendrik mengatakan musyawarah tersebut akan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Otorita IKN, tokoh adat, perwakilan Kesultanan Paser, serta sejumlah unsur kekerabatan adat.
Menurut dia, forum itu diharapkan menjadi ruang untuk membicarakan persoalan yang berkembang dengan mengedepankan objektivitas. Penyelesaian melalui mekanisme adat, kata dia, perlu dilakukan tanpa menimbulkan rasa dirugikan atau tersakiti di antara pihak-pihak yang terlibat.
“Tujuannya agar persoalan yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan baik dan objektif, tanpa ada pihak yang merasa tersakiti,” ujarnya.
Ketua Umum DAD Kaltim, H. Viktor Yuan, mengatakan musyawarah tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya penyelesaian persoalan yang sebelumnya juga melibatkan kunjungan DAD Kaltim ke kawasan Bukit Tengkorak.
Forum kali ini menjadi tahapan untuk membacakan hasil musyawarah dalam penyelesaian persoalan antara masyarakat dan pihak Otorita IKN. Menurut Viktor, seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah diundang agar proses penyelesaian dapat berlangsung secara terbuka melalui mekanisme hukum adat.
Undangan itu ditujukan kepada Kepala Otorita IKN, para deputi, masyarakat Bukit Tengkorak, Forkopimda Kaltim, tokoh adat, perwakilan Kesultanan Paser, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), DAD kabupaten dan kota, serta Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT).
Viktor berharap musyawarah adat dapat menjadi alternatif penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Menurut dia, penyelesaian melalui pengadilan bukan satu-satunya jalan untuk menangani persoalan yang melibatkan berbagai kelompok dan kepentingan.
“Harapan kami, kegiatan besok bisa menjadi contoh bagi masyarakat Kaltim bahwa penyelesaian permasalahan tidak hanya melalui pengadilan,” kata Viktor.
Ia menilai mekanisme musyawarah adat dapat digunakan untuk menangani persoalan yang melibatkan lintas suku, agama, etnis, maupun kepentingan. Karena itu, ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan penyelesaian yang diterima oleh pihak-pihak terkait.
Namun, Viktor mengingatkan musyawarah adat itu bukan forum terbuka tanpa aturan. Ada tata tertib yang mengatur siapa saja yang berhak menyampaikan pendapat. Hak berbicara dan memberikan suara, menurut dia, berada pada pihak-pihak yang mendapat kesempatan atau perintah dari Majelis Hakim Adat.
“Ini bukan musyawarah biasa, karena ada tata tertib yang harus dipatuhi, dan tidak semua orang memiliki hak bicara. Hanya pihak yang diperintahkan oleh hakim yang memiliki hak untuk menyampaikan suara,” ujarnya.
Ia meminta seluruh peserta menghormati ketentuan tersebut dan menjaga suasana tetap kondusif selama proses musyawarah berlangsung.
Usai gladi bersih, jajaran DAD Kaltim menghadiri jamuan makan malam bersama Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono. Dalam pertemuan itu, Basuki didampingi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, serta Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol. Edgar Diponegoro.
Pertemuan tersebut berlangsung menjelang musyawarah adat yang akan mempertemukan unsur masyarakat adat dan pemerintah. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat, tetapi juga membuka komunikasi antara masyarakat dan Otorita IKN. (*)
