SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum membenahi 35 daerah irigasi di Kalimantan Timur guna memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) BWS Kalimantan IV Samarinda, Indrasto Dwi Cahyo, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
“Inpres Nomor 2 Tahun 2025 memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih kegiatan irigasi kewenangan daerah untuk mempercepat swasembada pangan karena keterbatasan pendanaan lokal,” ujar Indrasto di kantor BWS Kalimantan IV Samarinda, Rabu (18/02/2026).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden dalam memperkuat sektor strategis nasional.
“Langkah ini merupakan implementasi langsung dari program Presiden yang menekankan fokus utama pada ketahanan pangan, energi dan air nasional,” jelasnya.
Menurut Indrasto, sinergi lintas kementerian terus diperkuat agar target swasembada dapat tercapai.
“Kementerian PU dan Kementerian Pertanian terus bersinergi dalam upaya swasembada pangan, khususnya melalui penguatan infrastruktur pengairan,” katanya.
Ia menambahkan, intervensi pemerintah pusat diperlukan karena pemerintah provinsi dan kabupaten kerap menghadapi keterbatasan anggaran, terutama untuk penanganan irigasi dengan luasan di bawah 3.000 hektare.
Pada tahun sebelumnya, realisasi pekerjaan fisik pengairan tani dilakukan dalam dua tahap, yakni 27 lokasi pada tahap pertama dan delapan lokasi pada tahap kedua. Total lahan sawah produktif yang berhasil direhabilitasi mencapai 7.900 hektare di berbagai wilayah lumbung pangan Kalimantan Timur.
“Kegiatan teknis di lapangan meliputi rehabilitasi saluran, normalisasi, serta peningkatan saluran menggunakan pasangan batu atau lining,” terang Indrasto.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memastikan pasokan air mengalir lancar hingga ke petak sawah petani sehingga produktivitas dapat meningkat secara signifikan.
Infrastruktur yang telah selesai diperbaiki selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pemeliharaan rutin dan pengawasan berkala.
Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan cakupan rehabilitasi dapat melampaui 8.000 hektare dengan menampung usulan prioritas dari kabupaten/kota. Beberapa daerah yang menjadi prioritas antara lain Daerah Irigasi Rawa Sebakung di Penajam Paser Utara serta kawasan Sido Mulyo di Kutai Kartanegara.
“Optimalisasi irigasi ini mampu meningkatkan intensitas pola tanam padi maupun jagung menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun,” pungkasnya. (in)
