SAMARINDA, Sudutkata.com – Keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menentukan ulang prioritas pembangunan pada 2026. Di tengah menyusutnya kemampuan fiskal daerah, pemenuhan belanja wajib pendidikan dan keberlanjutan program Gratispol disebut tetap harus didahulukan, sementara pembangunan infrastruktur menyesuaikan sisa kemampuan anggaran.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, pemerintah tidak bisa mengalokasikan anggaran secara merata untuk seluruh kebutuhan pembangunan ketika pendapatan daerah mengalami penurunan.
Karena itu, belanja daerah harus disusun berdasarkan skala prioritas dengan memastikan kewajiban dasar pemerintah tetap terpenuhi.
“Yang terpenting tugas mandatory kita tidak terabaikan. Pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen. Kemudian program prioritas Gratispol dan Jospol juga harus terpenuhi. Baru setelah itu bicara belanja infrastruktur,” kata Samsun, Minggu 22 Oktober 2026.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap penting, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika anggaran masih tersedia setelah kebutuhan wajib dan program prioritas terpenuhi, pemerintah dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur.
“Kalau memang masih ada, kita belanjakan. Kalau tidak, ya harus ada yang dikalahkan. Menghitungnya dari skala prioritas, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Tekanan fiskal Kaltim terlihat dalam penetapan APBD 2026. Pemerintah provinsi bersama DPRD sebelumnya menyepakati APBD sebesar Rp15,15 triliun, turun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp21,74 triliun.
Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Tekanan itu berlanjut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah provinsi, anggaran daerah disesuaikan dari Rp15,15 triliun menjadi Rp14,33 triliun.
Target pendapatan juga turun dari Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun. Sementara belanja daerah mengalami penyesuaian dari Rp15,15 triliun menjadi Rp14,33 triliun.
Di sisi lain, program Gratispol membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Pada awal 2026, pemerintah provinsi menyiapkan Rp1,377 triliun untuk program bantuan pendidikan dengan target 158.981 penerima.
Hingga Juni 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim melaporkan penyaluran Gratispol tahap III telah menjangkau 63.603 mahasiswa dengan total anggaran Rp288,5 miliar. Bantuan tersebut disalurkan melalui 52 perguruan tinggi, terdiri atas tujuh perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta.
Bahkan, dalam pemaparan pemerintah provinsi pada uji publik keterbukaan informasi di Jakarta, 11 November 2026, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut alokasi program Gratispol pendidikan hampir Rp2,2 triliun untuk jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Angka tersebut menunjukkan besarnya komitmen anggaran yang harus dijaga pemerintah untuk keberlanjutan program pendidikan. Dinkominfo Kaltim
Samsun mengatakan, pemenuhan belanja wajib dan program prioritas harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menentukan besaran anggaran pembangunan fisik.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, DPRD meminta pemerintah lebih selektif menentukan proyek yang akan dikerjakan agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (Adv)



