SAMARINDA, Sudutkata.com – Sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, sebagian bangunan dilaporkan terbengkalai dan tidak terawat meski memiliki potensi untuk digunakan maupun menghasilkan pendapatan daerah.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin, setelah mencuatnya persoalan bangunan terminal di Jalan Timbau yang sempat dikunjungi Gubernur Kaltim.
Salehuddin mempertanyakan pengawasan dan pemeliharaan aset pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi bangunan yang terbengkalai seharusnya dapat diantisipasi sejak awal, bukan baru mendapat perhatian ketika kerusakannya semakin parah.
“Pertanyaan kita, kenapa enggak dari tahun-tahun sebelumnya itu diperhatikan? Diperhatikan, dibantu, diperbaiki, dan sebagainya. Kalau sekarang sudah mau diperbaiki, bukan kata terlambat, tapi sektor keuangan kita ini lagi kurang baik-baik saja,” kata Salehuddin, Minggu 22 November 2026.
Ia menyebut pengelolaan aset Pemprov Kaltim berada di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sebagai mitra kerja, Komisi II DPRD Kaltim turut melakukan pemantauan terhadap pengelolaan aset tersebut.
Salehuddin menilai aset pemerintah yang dibiarkan tidak terurus berisiko kehilangan nilai guna, bahkan memunculkan persoalan hukum. Ia menyebut ada aset yang diklaim pihak lain karena tidak dijaga dengan baik.
“Banyak aset-aset kita tidak terjaga dengan baik, diklaim oleh oknum dan sebagainya. Ketika itu berperadilan, kebanyakan kita kalah. Itu karena kan tidak merawat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya membiarkan aset daerah menganggur. Bangunan maupun lahan yang belum dimanfaatkan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar tetap terpelihara dan memberikan manfaat ekonomi.
“Daripada tidur, carilah pengelola atau pihak ketigakan supaya itu bisa terjaga,” katanya.
Salehuddin meminta BPKAD memperkuat pengawasan terhadap seluruh aset milik Pemprov Kaltim. Pendataan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan aset perlu menjadi perhatian agar tidak terus menjadi beban keuangan daerah. (Adv)


