SAMARINDA, Sudutkata.com – Kondisi fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) yang belum membaik mendorong DPRD Kaltim mencari sumber pendapatan baru. Sebanyak tujuh panitia khusus (pansus) disiapkan untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan pembentukan tujuh pansus tersebut diarahkan untuk memperkuat pendapatan daerah, terutama dari sektor yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
Empat pansus di antaranya membidangi mineral bukan logam dan batuan (MBLB), LLPADS, jalan atau highway, serta jasa lingkungan. Sementara pansus lainnya berkaitan dengan penugasan di Komisi I dan Komisi II.
“Semua pansus ini mengarah kepada sektor pendapatan asli daerah untuk penggalian sektor PAD. Karena fiskal kita di Kalimantan Timur kurang baik, sehingga ada tujuh pansus ini diusulkan untuk menciptakan sektor pendapatan asli daerah,” kata Salehuddin, Sabtu 27 November 2026.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kewajiban pajak perusahaan yang beroperasi di Kaltim, tetapi masih menggunakan kendaraan bermotor berpelat nomor luar daerah.
Menurut Salehuddin, aktivitas perusahaan tersebut turut memanfaatkan infrastruktur jalan yang pembangunannya dibiayai melalui anggaran Pemprov Kaltim. Namun, pajak kendaraan yang digunakan justru berpotensi masuk ke daerah lain.
“Perusahaan yang beroperasi menggunakan kendaraan bermotor berpelat nomor luar, mereka beli dari luar, dipakai di Kalimantan Timur. Sementara yang menganggarkan infrastruktur itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak adil bagi Kaltim. Sebab, ketika jalan mengalami kerusakan akibat aktivitas kendaraan, pemerintah daerah tetap harus menanggung biaya perbaikannya.
“Ketika jalanan kita rusak, dibebankan kepada Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun infrastruktur itu. Kan tidak fair juga,” tegasnya.
Selain pajak kendaraan bermotor, DPRD juga menyoroti potensi penerimaan dari pajak air permukaan dan pajak alat berat. Salehuddin meminta perusahaan lebih sadar memenuhi kewajiban perpajakan di daerah tempat mereka menjalankan kegiatan usaha.
Ia menyebut PAD Kaltim saat ini berada di kisaran Rp2,1 triliun. Penguatan sejumlah sektor pajak tersebut diharapkan dapat memperbesar kemampuan keuangan daerah. (Adv)



