SAMARINDA, Sudutkata.com – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 sebesar 7,02 persen belum menjawab persoalan tingginya biaya hidup pekerja. UMP yang ditetapkan sebesar Rp4.046.360 naik Rp283.929 dibandingkan tahun 2026 yang mencapai Rp3.762.431.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai pemerintah perlu menetapkan standar upah yang lebih realistis dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok, sandang, pangan, hingga papan membuat upah Rp4 juta tidak lagi memadai.
“Belanja-belanja sudah pada naik. Kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan dan papan sudah pada naik. Jadi menurut saya Rp4 juta sudah tidak layak untuk wilayah Kaltim,” kata Agusriansyah, Kamis 19 November 2026.
Ia menilai pekerja di Kaltim setidaknya membutuhkan upah Rp5 juta per bulan untuk menghadapi tingginya pengeluaran sehari-hari.
“Melihat tingginya kebutuhan masyarakat, minimal Rp5 juta ke atas,” ujarnya.
Agusriansyah meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan pengupahan. Sebab, kenaikan UMP seharusnya tidak hanya mengikuti perhitungan formula, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup.
Penetapan upah minimum berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Karena itu, besaran UMP perlu mencerminkan kondisi ekonomi yang benar-benar dihadapi pekerja.
“Ini harus menjadi perhatian bersama Kemnaker dan pemerintah daerah. Kalau menyejahterakan warga negara tidak mampu, ini kegagalan kepemimpinan,” tegasnya. (Adv)

