SAMARINDA, Sudutkata.com – Penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur masih menghadapi persoalan yang tidak cukup diselesaikan dengan penyediaan obat dan fasilitas kesehatan. Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV berpotensi membuat mereka enggan menjalani pemeriksaan, menutupi kondisi kesehatannya, bahkan menghentikan pengobatan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) DPRD Kaltim. Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan akhir Pansus, Kaltim berada di peringkat ke-11 nasional berdasarkan jumlah kasus HIV, dengan temuan kumulatif sekitar 10 ribu kasus.
Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 orang telah teridentifikasi. Namun, baru sekitar 70 persen dari mereka yang disebut menjalani pengobatan. Artinya, masih ada bagian dari kelompok yang sudah teridentifikasi tetapi belum masuk dalam pengobatan.
Anggota Pansus Damayanti, mengatakan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya memperluas layanan medis, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan sosial dan tidak mengalami diskriminasi.
“Semuanya melibatkan seluruh sektor terkait agar penanganannya berjalan efektif,” kata Damayanti saat membacakan laporan akhir Pansus dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Gedung Utama B, Rabu 18 November 2026.
Stigma dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengakses layanan kesehatan. Ketakutan terhadap penilaian lingkungan sekitar bisa membuat orang enggan melakukan tes HIV, menyembunyikan status kesehatannya, hingga tidak melanjutkan terapi.
Karena itu, Pansus meminta pemerintah memastikan pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi dan persetujuan individu. Kerahasiaan hasil pemeriksaan juga harus dijaga agar masyarakat tidak takut mengakses layanan kesehatan.
“Pendekatan penanggulangan HIV/AIDS harus mengedepankan kemanusiaan, menjaga kerahasiaan status kesehatan, dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang,” ujarnya.
Pansus turut mendorong pemerintah daerah mengejar target global 95-95-95. Target tersebut mengharuskan 95 persen orang dengan HIV mengetahui status kesehatannya, 95 persen dari mereka yang telah mengetahui status mendapatkan terapi antiretroviral (ARV), serta 95 persen pasien yang menjalani terapi mencapai kondisi virus tersupresi.
Target itu membutuhkan upaya berkelanjutan, mulai dari pemeriksaan dini, pendampingan pasien, hingga jaminan ketersediaan obat ARV. Sebab, terapi HIV harus dijalani dalam jangka panjang dan tidak boleh terputus akibat kendala pasokan maupun akses layanan.
“Pengobatan HIV membutuhkan komitmen jangka panjang. Karena itu, ketersediaan obat ARV dan akses terhadap pelayanan kesehatan harus dijaga agar masyarakat yang menjalani terapi tidak mengalami hambatan dalam pengobatan,” kata Damayanti.
Selain layanan kesehatan, edukasi publik juga dinilai penting untuk meluruskan informasi mengenai penularan dan pencegahan HIV. Pemahaman yang keliru di masyarakat dapat memperkuat stigma dan mendorong perlakuan diskriminatif terhadap orang dengan HIV.
Pansus mengingatkan orang dengan HIV tetap memiliki hak untuk bekerja dan menjalani kehidupan sosial secara normal. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan lembaga pendidikan, dunia kerja, organisasi masyarakat, dan komunitas pendamping. (Adv)



