SAMARINDA, sudutkata.com – Persoalan pemadaman listrik di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menyisakan pertanyaan mengenai kemampuan pembangkit PT PLN dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik masyarakat.
Di tengah gangguan yang terjadi di sejumlah wilayah, penyebab utama ketidakstabilan pasokan hingga kini masih membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak PLN.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan, mengungkapkan bahwa DPRD belum menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus bersama PLN untuk membahas persoalan tersebut.
Pihaknya masih mengikuti perkembangan penanganan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, termasuk langkah Gubernur Rudy Mas’ud yang telah bertemu langsung dengan PLN hingga tingkat pusat untuk membahas sejumlah skema penyelesaian.
Persoalan yang paling banyak mengemuka berkaitan dengan kemampuan pembangkit listrik yang belum beroperasi secara optimal.
Ia juga menerima informasi mengenai dugaan pengaruh efisiensi internal PLN terhadap produksi daya, terutama dari laporan anggota di daerah yang menyampaikan adanya keluhan pengurangan produksi listrik di wilayah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Namun, informasi tersebut belum dikonfirmasi langsung kepada pihak PLN.
“Kesimpulan yang banyak kami dengar, memang ada kendala besar di PLN, terutama terkait kemampuan pembangkit. Ada pembangkit yang belum optimal, saya juga mendengar informasi di Tenggarong bahwa efisiensi diduga menyebabkan pengurangan produksi daya, tetapi itu belum terkonfirmasi langsung,” ujar Firnadi, Jumat 13 November 2026.
Selain persoalan tersebut, PLN juga dikabarkan mulai mengoptimalkan sejumlah pembangkit untuk memperbaiki pasokan listrik. Meski demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai pembangkit yang dimaksud maupun sejauh mana langkah tersebut mampu mengatasi gangguan listrik di daerah. Kondisi ini membuat masyarakat masih membutuhkan kepastian mengenai penyebab pemadaman dan target penyelesaiannya.
Firnadi menilai langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang telah berkomunikasi dengan PLN pusat merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani persoalan kelistrikan.
Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga disebut telah melakukan koordinasi serupa. Kendati demikian, DPRD tidak ingin hanya mengikuti perkembangan tanpa memiliki kejelasan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
Terkait kemungkinan pemanggilan PLN melalui RDP, Firnadi mengatakan DPRD masih melihat perkembangan penanganan yang dilakukan pemerintah dan perusahaan listrik tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Namun, lembaga legislatif perlu memastikan dapat memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat mengenai persoalan yang terus dikeluhkan.
“Perlu juga dipertanyakan bagaimana kita di lembaga ini bisa memastikan dan menjawab dengan pasti seperti apa sebenarnya kondisi PLN. Masyarakat tentu membutuhkan penjelasan yang jelas,” pungkasnya. (Adv)
