SAMARINDA, sudutkata.com – Pemusnahan 4.741 botol minuman beralkohol di halaman parkir Balai Kota Samarinda, Rabu, 11 November 2026, menjadi pengingat bahwa pengawasan peredaran minuman keras (miras) tidak cukup hanya mengandalkan operasi penertiban.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mendukung langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memusnahkan ribuan botol miras hasil penindakan pelanggaran peraturan daerah (perda). Namun, ia meminta pemerintah kota memastikan pengawasan tetap berjalan agar peredaran minuman beralkohol ilegal tidak kembali marak.
Menurut Samri, penegakan perda harus dilakukan secara konsisten. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran juga perlu disertai pengawasan berkelanjutan, terutama untuk mencegah minuman beralkohol ilegal beredar di lingkungan masyarakat.
“Pemusnahan minuman beralkohol ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta menekan peredaran minuman beralkohol ilegal,” kata Samri.
Ia menilai keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk membantu pemerintah mengawasi peredaran miras. Perhatian khusus, menurut dia, perlu diberikan terhadap potensi dampaknya bagi anak-anak dan remaja.
Samri mengatakan, penindakan terhadap pihak yang melanggar aturan harus dilakukan sesuai prosedur hukum. Dengan begitu, pemusnahan barang bukti tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya menjaga ketertiban kota.
Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini, menjelaskan 4.741 botol minuman beralkohol berbagai merek yang dimusnahkan merupakan hasil penertiban. Barang bukti tersebut merupakan akumulasi hasil kegiatan penegakan perda, termasuk tambahan hasil penindakan pada Desember 2025.
“Kemudian pada Desember ada tambahan hasil kegiatan penertiban yang sekarang kita musnahkan,” ujar Anis.
Selain ribuan botol miras, Satpol PP memusnahkan barang bukti dari 23 jenis pelanggaran. Di antaranya 1.246 botol alkohol ukuran kecil, 1.125 pipet, 512 suntikan, 61 payung, 45 set perlengkapan badut, 35 baliho, lima gerobak, dan tiga sepeda.
Sejumlah perlengkapan pedagang kaki lima (PKL) juga masuk dalam daftar barang yang dimusnahkan. Sementara itu, delapan tabung elpiji 3 kilogram yang turut terjaring penertiban tidak ikut dihancurkan.
Anis mengatakan, tabung gas tersebut dipisahkan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pertamina. Satpol PP telah berkoordinasi dengan perusahaan energi itu agar tabung tersebut dievakuasi.
“Kami sudah koordinasi dengan Pertamina, di mana Pertamina wajib mengevakuasi tabung tersebut,” katanya.
Anis menjelaskan, pemusnahan dilakukan karena sebagian barang bukti tidak dapat dilanjutkan melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring). Barang yang telah disimpan lebih dari tiga bulan dan tidak diambil pemiliknya diusulkan untuk dimusnahkan.
Usulan tersebut terlebih dahulu dikoordinasikan dengan kejaksaan dan kepolisian yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Pemusnahan dilakukan menggunakan alat berat untuk menggilas barang bukti. Prosesnya disaksikan unsur kejaksaan, pengadilan, kepolisian, perangkat daerah, serta perwakilan Satpol PP dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Di sisi lain, Anis mengingatkan masyarakat yang merasa barang miliknya terangkut dalam operasi penertiban agar mendatangi kantor Satpol PP Samarinda untuk mengurus pengambilan.
Pengambilan barang masih dapat dilakukan tanpa biaya selama perkara belum masuk ke tahap persidangan. Adapun barang yang telah diproses melalui tipiring mengikuti keputusan hakim.
“Para pelanggar itu ambil saja, tidak bayar, gratis di Satpol PP. Tetapi kalau sudah masuk tipiring, nanti tergantung hakim,” pungkas Anis. (In)
