SAMARINDA, sudutkata.com – Pencegahan perkawinan anak di Samarinda tidak cukup hanya mengandalkan aturan batas usia menikah. Persoalan yang mendorong anak memasuki perkawinan, mulai dari kehamilan sebelum menikah, kondisi keluarga hingga minimnya edukasi, juga perlu ditangani. Jika tidak, persoalan tersebut berpotensi berlanjut menjadi masalah rumah tangga, perceraian, hingga persoalan pengasuhan anak.
Isu itu menjadi salah satu perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda saat bertemu dengan jajaran Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A, Selasa, 3 November 2026. Audiensi yang berlangsung di kantor Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu, tersebut membahas persoalan perkawinan usia anak, dispensasi nikah, pernikahan siri, perceraian, hak asuh, dan warisan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan keluarga harus dilihat dari akar penyebabnya. Menurut dia, lembaga pemerintah tidak bisa hanya bergerak ketika persoalan sudah masuk ke ranah hukum.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah permohonan dispensasi kawin. Sri Puji menyebut sebagian permohonan berkaitan dengan kehamilan sebelum pernikahan. Kondisi itu, menurut dia, memperlihatkan bahwa pencegahan perlu dilakukan jauh sebelum anak mengajukan perkawinan melalui jalur pengadilan.
“Sebagian dispensasi nikah berkaitan dengan kehamilan sebelum menikah. Ini perlu kita cari solusinya,” kata Sri Puji.
Komisi IV, kata dia, telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Regulasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai aturan formal, tetapi menjadi dasar intervensi pemerintah daerah melalui pendidikan, pendampingan keluarga, dan perlindungan anak.
Sri Puji menilai persoalan perkawinan usia anak berkaitan erat dengan keberlanjutan pendidikan dan kesiapan membangun rumah tangga. Karena itu, pendekatan pencegahannya harus melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, serta lembaga keagamaan.
Dia juga mengingatkan bahwa persoalan keluarga tidak berhenti ketika perkawinan berlangsung. Perceraian dapat memunculkan persoalan baru, terutama mengenai pemenuhan nafkah, hak asuh, dan masa depan anak. Sementara pernikahan yang tidak tercatat berpotensi menyulitkan perempuan dan anak ketika harus memperjuangkan hak-haknya.
“Banyak masalah sosial yang saling berkaitan. Kami ingin melihat persoalan dari hulunya,” ujarnya.
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Dalam laporan Media Indonesia pada 27 Oktober 2026, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyoroti masih adanya perkawinan anak yang tidak tercatat meskipun angka perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan.
Dalam laporan itu, pernyataan yang dikutip dari Titi menyebut penurunan dispensasi kawin tidak serta-merta menghilangkan risiko perkawinan anak. “Alarm risiko terkait dengan perkawinan yang tidak tercatat juga itu yang harus tetap kami waspadai,” demikian pernyataan yang dimuat itu.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan perkawinan anak tidak cukup hanya mengawasi permohonan dispensasi di pengadilan. Pemerintah juga perlu memperhatikan perkawinan yang berlangsung tanpa pencatatan resmi, karena kondisi tersebut dapat menyulitkan perlindungan hak perempuan dan anak.
Di Samarinda, Sri Puji berharap hasil audiensi dengan Pengadilan Agama dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan persoalan masyarakat. Dia menekankan perlunya koordinasi antarlembaga agar pencegahan, pelayanan, dan perlindungan keluarga berjalan beriringan.
“Dengan komunikasi yang intensif, perlindungan keluarga dan anak bisa lebih terarah. Sinergi legislatif dan peradilan ini harus terus kita bangun,” tuturnya. (In)
