SAMARINDA, sudutkata.com – Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijadwalkan mengagendakan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Selasa 10 November 2026 malam, berakhir dengan penundaan.
Agenda yang seharusnya menjadi tahapan penting dalam pembahasan anggaran daerah itu batal dilaksanakan setelah DPRD menerima surat penundaan dari Pemprov Kaltim. Kesepakatan yang semula dijadwalkan berlangsung malam itu kemudian diundur hingga 17 November 2026.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan, menyebut penundaan tersebut berkaitan dengan proses penyesuaian dan penginputan ulang data anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Terdapat perubahan alokasi tugas pembantuan atau kegiatan yang sebelumnya berada di luar daerah pemilihan (dapil), kemudian dikembalikan ke dapil masing-masing. Perubahan tersebut membutuhkan proses penginputan kembali sebelum kesepakatan anggaran dilakukan.
“Belum diinput lagi ke SIPD karena ada pergeseran kemarin. Tugas dapil yang dikembalikan ke dapilnya masing-masing itu membutuhkan proses entry ulang,” jelas Firnadi, Jumat 13 November 2026
Meski demikian, Firnadi menilai penundaan tersebut bukan disebabkan persoalan substansial dalam pembahasan anggaran. Ia menyebut pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim sebelumnya telah menyelesaikan sejumlah hal terkait KUA-PPAS 2027.
Karena itu, ia optimistis kesepakatan antara DPRD dan Pemprov Kaltim dapat terlaksana sesuai jadwal baru pada 17 November mendatang.
“Menurut saya tidak ada hal yang krusial. Ini hanya soal waktu. Pada 17 November kami optimistis kesepakatan akan terjadi, sepanjang memang tidak ada hal lain. Pembahasan di Banggar sudah diselesaikan, tinggal proses pemindahan dari yang di luar dapil kembali ke dapilnya,” katanya.
Firnadi juga menyinggung ketidakhadiran sejumlah pejabat Pemprov Kaltim pada agenda paripurna tersebut. Ia menyebut kondisi itu berkaitan dengan agenda kunjungan kerja gubernur ke Kutai Barat (Kubar).
Persoalan tersebut lebih pada komunikasi dan penyesuaian jadwal antarlembaga, penandatanganan kesepakatan tetap memerlukan kehadiran pihak yang memiliki kewenangan mewakili pemerintah daerah.
“Ini masalah selisih jadwal komunikasi saja. Kita selesaikan lebih baik ke depannya. Kalau orangnya tidak ada, bagaimana mau dipaksakan,” ujarnya.
Di sisi lain, Firnadi mengingatkan bahwa penyusunan APBD 2027 memiliki tahapan dan tenggat waktu yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Persetujuan APBD ditargetkan paling lambat 30 November, sedangkan tahapan finalisasi berlangsung hingga akhir Desember. (Adv)
