SAMARINDA, sudutkata.com – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai terasa pada penerimaan pajak sektor perhotelan di Samarinda. Hingga September 2026, penerimaan dari sektor ini tercatat sekitar Rp166 miliar, turun dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang mencapai Rp200 miliar. Berkurangnya kegiatan rapat dan pertemuan instansi pemerintah di hotel menjadi salah satu faktor yang disorot DPRD Samarinda.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Helmi Abdullah, menilai penurunan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh belanja pemerintah terhadap industri perhotelan. Pengurangan rapat, pertemuan, dan acara seremonial membuat hotel kehilangan sebagian pelanggan yang selama ini rutin menggunakan ruang pertemuan maupun layanan konsumsi.
“Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ada penurunan. Pendapatan hingga September 2026 kurang lebih Rp166 miliar sedangkan 2025 kisaran Rp200 miliar. Efisiensi dari pemerintah sendiri membuat banyak kegiatan yang sifatnya seremonial sementara ditiadakan,” kata Helmi, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Helmi, aktivitas pemerintah yang kembali berjalan berpotensi menggerakkan bisnis hotel. Namun, dia mengingatkan pengusaha tidak bisa terus bergantung pada kegiatan yang dibiayai anggaran pemerintah.
“Kalau kegiatan-kegiatan pemerintah kembali berjalan, pastilah akan banyak melibatkan hotel-hotel yang ada di Kota Samarinda,” ujarnya.
Helmi mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda memperluas pasar melalui promosi pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan mandiri. Upaya tersebut diharapkan dapat menarik pengunjung dari luar daerah sekaligus menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi hotel dan restoran.
“Dengan adanya promosi masif, saya yakin target pendapatan untuk PHRI, khususnya hotel dan restoran akan meningkat,” kata dia.
Di sisi lain, Helmi menilai pertumbuhan bisnis perhotelan dapat membuka kesempatan kerja bagi warga setempat. Dia memperkirakan satu hotel baru mampu menyerap sekitar 10–20 tenaga kerja lokal. Namun, penyerapan tersebut perlu dibarengi peningkatan keterampilan agar masyarakat tidak hanya mengisi posisi operasional.
“Harapannya warga lokal diprioritaskan, tapi masyarakat juga harus meningkatkan kualitas agar mampu menduduki jabatan strategis di industri perhotelan, bukan hanya pekerja operasional,” harapnya.
Ketua BPC PHRI Samarinda, Leny Marlina, juga mengakui efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi industri perhotelan. Leny mendorong pelaku usaha berkolaborasi dan menyelenggarakan acara secara mandiri untuk menarik pengunjung.
“Bahwa belanja pemerintah sekarang ini sangat-sangat dibatasi dan belanja juga belanja prioritas yang paling utama,” ujar Leny baru-baru ini.
Leny menilai kegiatan yang dirancang pelaku usaha sendiri dapat membantu menjaga aktivitas hotel dan restoran ketika agenda pemerintah berkurang. Karena itu, diversifikasi pasar menjadi salah satu langkah yang perlu ditempuh agar industri perhotelan Samarinda tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. (In)
