SAMARINDA, sudutkata.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sani Bin Husain, mendesak pemerintah kota memperkuat langkah pengendalian harga pangan. Ia meminta pemerintah tidak hanya memantau harga di pasar, tetapi juga memastikan pasokan bahan pokok tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.
Sani menilai kenaikan harga beras, minyak goreng, dan bawang dapat menekan daya beli warga, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan intervensi melalui operasi pasar, pembenahan distribusi, penguatan cadangan pangan, hingga pengawasan perdagangan.
“Ketika harga kebutuhan sehari-hari terus meningkat, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya. Karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah yang bisa menjaga harga tetap terjangkau,” kata Sani.
Menurut dia, operasi pasar perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika harga komoditas sudah telanjur melonjak. Pemerintah juga perlu memetakan komoditas yang mengalami kenaikan serta menentukan lokasi intervensi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Operasi pasar jangan hanya dilakukan ketika harga sudah telanjur melonjak. Pemerintah perlu menyiapkannya secara berkala, terutama menjelang musim kemarau dan hari besar keagamaan,” ujarnya.
Sani mengatakan efektivitas operasi pasar bergantung pada ketepatan sasaran dan ketersediaan barang. Program tersebut, menurut dia, perlu dirancang agar masyarakat bisa memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial.
Selain operasi pasar, ia menyoroti rantai distribusi pangan yang dinilai perlu dibenahi. Panjangnya jalur pemasaran berpotensi menambah biaya sebelum komoditas sampai ke tangan konsumen.
Sani mengusulkan pemerintah membuka jalur distribusi yang mempertemukan petani dengan konsumen secara lebih langsung. Skema tersebut diharapkan dapat menekan biaya perantara sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani lokal.
“Pemerintah perlu membuka titik distribusi yang mempertemukan petani dengan konsumen. Dengan jalur yang lebih pendek, biaya perantara bisa ditekan dan masyarakat berpeluang memperoleh harga yang lebih murah,” katanya.
Namun, pelaksanaan distribusi langsung membutuhkan koordinasi dengan petani, pedagang, dan distributor. Pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya angkut, ketersediaan komoditas, serta kesinambungan pasokan agar mekanisme tersebut tidak hanya berjalan saat pasar murah digelar.
Sani juga meminta Pemerintah Kota Samarinda memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil pangan. Menurut dia, stabilitas harga di pasar tidak hanya dipengaruhi aktivitas perdagangan di dalam kota, tetapi juga kondisi produksi dan kelancaran pengiriman dari wilayah pemasok.
Ia menilai cadangan pangan daerah perlu dioptimalkan sebagai langkah antisipasi ketika terjadi gangguan distribusi atau kelangkaan komoditas tertentu. Ketersediaan stok dinilai penting agar pemerintah memiliki ruang untuk melakukan intervensi ketika pasokan di pasar terganggu.
“Anggaran cadangan pangan daerah perlu dioptimalkan untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Pemerintah harus memiliki kesiapan ketika terjadi kelangkaan sehingga kebutuhan masyarakat tetap bisa dipenuhi,” ujar Sani.
Di sisi lain, ia meminta pengawasan terhadap distribusi dan penyimpanan bahan pokok diperketat. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan tidak ada praktik perdagangan yang merugikan konsumen.
“Pengawasan terhadap dugaan penimbunan barang harus diperkuat. Pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan sebagaimana mestinya agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Sani menilai pengawasan harus disertai pemeriksaan terhadap stok, pergerakan harga, dan jalur distribusi. Kenaikan harga perlu ditelusuri penyebabnya agar pemerintah dapat membedakan persoalan akibat gangguan produksi dan pengiriman dari dugaan pelanggaran perdagangan.
Sani mengatakan upaya pengendalian harga juga membutuhkan dukungan anggaran. Ia berencana membawa usulan tersebut ke pembahasan bersama Badan Anggaran dan Komisi II DPRD Samarinda agar program pengendalian harga mendapat perhatian dalam APBD Perubahan 2026.
“Usulan ini akan kami bawa ke pembahasan anggaran agar program pengendalian harga bisa mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan dalam APBD Perubahan 2026,” ujarnya.
Ia mendorong perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan dan pangan menyusun langkah terkoordinasi bersama pelaku usaha. Pemantauan harga, menurut dia, harus diikuti evaluasi untuk mengukur dampak kebijakan terhadap harga jual komoditas dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar persoalan angka statistik. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok dan mendapatkan barang yang diperlukan dengan harga wajar,” kata Sani.
Usulan tersebut menempatkan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga sebagai dua persoalan yang perlu ditangani secara bersamaan. Pemerintah kota diharapkan tidak hanya meredam kenaikan harga dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem distribusi dan ketahanan pangan daerah. (In)
