SAMARINDA, sudutkata.com – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie meminta warga menyusun usulan pembangunan secara kolektif sebelum menyampaikannya kepada DPRD. Langkah ini dinilai penting agar aspirasi yang diajukan sesuai kebutuhan lingkungan dan dapat diprioritaskan berdasarkan urgensi serta kemampuan anggaran daerah.
Novan mengatakan, aspirasi yang dihimpun dalam reses masa sidang III 2026 akan dikumpulkan sebelum dibawa ke rapat paripurna pada akhir Oktober. Usulan tersebut selanjutnya akan dimasukkan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ketika sistem dibuka pada Januari atau Februari mendatang.
“Hasil reses kali ini kita kumpulkan, nanti pada akhir bulan kita paripurnakan. Pada Januari dan Februari apabila sistem SIPD terbuka, semua usulan yang ada kami masukkan,” kata Novan di Bungas Coffee, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kamis, 8 Oktober 2026.
Ia meminta warga membahas kebutuhan di lingkungan masing-masing melalui rembuk warga di tingkat rukun tetangga (RT). Hasil pembahasan itu kemudian dirangkum dalam satu proposal untuk disampaikan kepada DPRD.
“Beberapa RT tolong, seperti kalian membuat rembuk warga, tolong rembukkan ke warganya mana aspirasi yang akan disampaikan. Buat proposalnya menjadi satu. Langsung ke DPRD,” ujarnya.
Menurut Novan, seluruh usulan yang masuk tidak serta-merta dapat direalisasikan. DPRD perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan, dan ketersediaan anggaran sebelum menentukan prioritas pembangunan.
Ia mencontohkan, perbaikan jalan yang kondisinya masih layak dapat ditunda apabila terdapat ruas jalan lain yang mengalami kerusakan lebih parah dan membutuhkan penanganan segera.
“Kalau orang bilang, lebih baik kalian perbaiki yang lebih rusak daripada yang cuma sekadar merapikan saja. Bicara kelayakan masih layak,” kata dia.
Dalam reses tersebut, sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain kebutuhan penerangan dan peningkatan akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) di Bukit Pinang, pembangunan drainase di Kelurahan Jawa, serta penyediaan rumah aman yang dibutuhkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kaltim.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Samarinda, Andi Satya Adi Saputra mengatakan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat.
“Reses ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Samarinda untuk turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Ini adalah kegiatan yang sangat positif,” kata Andi.
Namun, ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran daerah membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Masyarakat diminta memahami proses tersebut, termasuk kemungkinan sejumlah aspirasi belum dapat diakomodasi.
DPRD, kata dia, akan memperjuangkan aspirasi warga sesuai fungsi dan kewenangannya. Adapun pelaksanaan program pembangunan tetap mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. (In)
