SANGATTA, sudutkata.com – Kejaksaan Negeri Kutai Timur (Kejati Kutim) membantah menerbitkan surat permintaan klarifikasi terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang beredar di sejumlah sekolah.
Surat bernomor B-147/R.1.8/Fd.1/10/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 itu ditujukan kepada Kepala SDN 1 Busang, Kabupaten Kutim. Kejaksaan memastikan dokumen tersebut tidak diterbitkan secara resmi oleh institusi.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kutim, Rahadian Arif Wibowo, mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat dengan nomor tersebut. Isi dokumen itu juga bukan merupakan pernyataan maupun permintaan resmi Kejari Kutim.
“Surat dengan nomor B-147/R.1.8/Fd.1/10/2026 itu palsu. Kami tidak pernah menerbitkan surat tersebut, dan seluruh isi yang tercantum di dalamnya bukan pernyataan resmi Kejaksaan Negeri Kutai Timur,” kata Rahadian, Kamis
Menurut dia, Kejari Kutim juga tidak pernah meminta Kepala SDN 1 Busang memberikan klarifikasi mengenai pengelolaan maupun pertanggungjawaban dana BOS. Karena itu, sekolah maupun masyarakat diminta tidak menjadikan surat tersebut sebagai dasar untuk menyerahkan dokumen atau memberikan keterangan kepada pihak yang mengatasnamakan kejaksaan.
Kejari Kutim kini menelusuri asal-usul surat tersebut dan pihak yang menyebarkannya. Penelusuran juga mencakup sejumlah oknum yang disebut menghubungi kepala sekolah melalui WhatsApp dengan mengaku sebagai utusan resmi kejaksaan.
Rahadian mengatakan surat tersebut diduga tidak hanya beredar di Kecamatan Busang. Informasi yang diterima Kejari Kutim menyebut dokumen serupa juga ditujukan kepada sejumlah kepala sekolah lain di wilayah Kutai Timur.
“Kami mengimbau instansi pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat agar tidak langsung menindaklanjuti surat yang mengatasnamakan Kejaksaan. Pastikan dulu kebenarannya melalui kanal resmi Kejari Kutim,” ujar Rahadian.
Ia mengatakan verifikasi dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Kejari Kutim atau menggunakan layanan virtual resmi yang tersedia. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman maupun kerugian akibat tindak lanjut terhadap dokumen yang tidak sah.
Kejari Kutim meminta satuan pendidikan tetap menjalankan pengelolaan dana BOS sesuai ketentuan. Klarifikasi mengenai surat tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang telanjur beredar di kalangan sekolah dan masyarakat. (*)
