SAMARINDA, sudutkata.com – Komisi IV DPRD Samarinda menyikapi perubahan data desil kesejahteraan masyarakat yang dinilai belum selalu mencerminkan kondisi ekonomi warga. Pergeseran status dari desil rendah ke kelompok lebih tinggi dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap bantuan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie meminta pemutakhiran data dilakukan dengan indikator yang jelas dan melalui verifikasi di lapangan. Menurut dia, persoalan ini penting diperhatikan karena desil 1 hingga 4 menjadi kelompok sasaran sejumlah program bantuan.
“Perubahan status ini harus punya dasar indikator yang jelas. Jangan sampai warga yang kondisinya masih sama tiba-tiba bergeser ke desil yang lebih tinggi,” kata Novan, Selasa, 6 Oktober 2026.
Dia meminta Dinas Sosial dilibatkan dalam proses pendataan dan verifikasi. Penentuan tingkat kesejahteraan, kata Novan, tidak cukup hanya berdasarkan penghasilan, tetapi juga kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pekerjaan dan beban tanggungan keluarga.
Novan mengatakan warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, harus memiliki ruang untuk mengajukan perbaikan data. Namun, pengajuan tersebut tetap harus memenuhi kriteria dan melalui verifikasi.
“Bukan berarti semua pengajuan perubahan desil langsung disetujui. Harus ada kriterianya. Misalnya seseorang terkena PHK, itu harus bisa dibuktikan,” ujarnya.
DPRD Samarinda juga mendorong integrasi data lintas sektor. Data Dinas Tenaga Kerja dinilai dapat membantu mendeteksi pekerja yang masuk kelompok rentan akibat pemutusan hubungan kerja.
“Kalau ada perusahaan yang terindikasi melakukan PHK, pekerja di sana kan masuk kategori rentan. Potensi seperti ini yang harus terpantau,” tandas Novan.
Perlu diketahui, Kementrian Sosial (Kemensos), pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memang diperlukan untuk merespons perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus menemukan ketidaksesuaian data di lapangan.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, mengatakan pemerintah membuka ruang perbaikan ketika ditemukan kesalahan dalam data.
“Adapun ada hal-hal yang kiranya error di lapangan, semuanya kami respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kami tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujar Andy dalam diskusi di Politeknik Statistika STIS,di Jakarta, September lalu.
Menurut Andy, pemanfaatan DTSEN telah membawa perubahan pada daftar penerima bantuan sosial. Kemensos mencatat sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru masuk dalam daftar bansos setelah penggunaan DTSEN.
“Bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos. Karena kita sudah menggunakan desil itu,” katanya.
Kemensos juga menjelaskan desil bersifat dinamis. Penentuan kelompok kesejahteraan menggunakan sejumlah variabel sosial ekonomi, termasuk pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah dan kepemilikan aset. Perubahan data dapat diajukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan Dinas Sosial untuk kemudian diverifikasi dan dihitung ulang secara berkala oleh BPS. (In)
