SAMARINDA, sudutkata.com – Pembangunan drainase di sejumlah kawasan Samarinda belum sepenuhnya menjawab persoalan genangan. Hujan yang turun dalam waktu relatif singkat masih menyisakan air di beberapa ruas jalan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas proyek pengendalian banjir yang tengah dikerjakan Pemerintah Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pengerjaan fisik yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
“Pekerjaan itu tidak bisa selesai seketika. Pemerintah kota harus menyusun perencanaan dan langkah-langkah yang matang untuk mengurangi dampak banjir saat musim hujan,” kata Deni, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Deni, pembangunan drainase yang dilakukan pemerintah kota belum menjangkau seluruh wilayah. Sejumlah saluran masih dalam tahap pengerjaan, sementara kapasitas drainase di beberapa titik perlu ditingkatkan.
Karena itu, ia menilai genangan yang masih muncul tidak serta-merta menunjukkan kegagalan penanganan banjir. Kondisi tersebut perlu dilihat berdasarkan karakteristik setiap kawasan, termasuk sejauh mana pembangunan saluran telah dilakukan.
Namun, Deni mengingatkan pembangunan fisik saja tidak cukup. Sistem drainase harus dirancang saling terhubung agar air dari saluran lingkungan dapat mengalir menuju jaringan pembuangan utama.
Jika saluran dibangun secara parsial tanpa memperhatikan konektivitas, persoalan genangan berpotensi tetap terjadi. Air yang seharusnya dialirkan justru dapat tertahan ketika kapasitas saluran berikutnya tidak memadai.
“Jangan sampai drainase dibangun di satu kawasan, tetapi tidak terhubung dengan saluran utama. Ini harus menjadi perhatian dalam perencanaan agar penanganannya benar-benar efektif,” tukasnyarnya.
Deni berharap pemerintah kota memastikan seluruh pembangunan drainase memiliki perencanaan terintegrasi. Dengan begitu, anggaran yang telah dialokasikan tidak sekadar menghasilkan saluran baru, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pengurangan risiko banjir.
Persoalan konektivitas saluran juga menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Samarinda, Darmadi, mengatakan keterhubungan drainase dengan saluran pembuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi genangan.
“Kalau nyambung ke Pos FPI, itu nanti bisa berkurang jauh (banjir).” sebut Darmadi seperti di kutip dari media lokal kaltim baru-baru ini.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan genangan tidak cukup dilakukan dengan membangun saluran di satu titik. Pemerintah perlu memastikan air yang masuk ke drainase dapat diteruskan ke jaringan pembuangan yang memiliki kapasitas memadai.
Selain konektivitas, sedimentasi dan sampah juga menjadi persoalan yang memengaruhi fungsi drainase. Deni mengatakan saluran air yang tersumbat dapat menyebabkan aliran terhambat, sehingga air meluap ketika hujan turun.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan saluran air sebagai tempat pembuangan sampah.
“Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan menjadi faktor penting. Jangan membuang sampah sembarangan karena itu dapat menghambat aliran air dan memperbesar risiko banjir,” katanya.
Menurut dia, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat membantu mengurangi risiko genangan. Sebab, sejumlah saluran yang tersedia berpotensi tidak berfungsi maksimal ketika mengalami penyumbatan.
Di sisi lain, pemerintah kota menyatakan penanganan banjir terus berjalan. Darmadi mengatakan kondisi genangan di Samarinda mulai menunjukkan perubahan dibandingkan sebelumnya, terutama dari durasi surutnya air.
“Kita bergerak terus dan sekarang banjir sudah tidak kayak dulu, lebih cepat surutnya,” ujar Darmadi.
Pemerintah kota juga masih mengerjakan sejumlah proyek normalisasi dan peningkatan drainase di berbagai kawasan. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pengerjaan antara lain Jalan Pangeran Antasari, Untung Suropati, Jalan Cermai, Juanda, AW Sjahranie, Wahid Hasyim II, Merdeka, Makroman, hingga Palaran.
Sebagian pekerjaan masih membutuhkan waktu karena harus melalui proses pengadaan dan tahapan teknis. Kondisi ini membuat manfaat pembangunan belum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Selain pembangunan fisik, pemerintah kota juga menyiapkan pendekatan digital melalui aplikasi E-SIGAP Drainase. Aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat melaporkan genangan, saluran tersumbat, maupun kerusakan drainase.
Program itu untuk sementara diterapkan di Kecamatan Samarinda Utara sebagai wilayah percontohan. Sistem pelaporan digital diharapkan mempermudah pemantauan sekaligus mempercepat respons petugas terhadap persoalan drainase. (In)
