SAMARINDA, sudutkata.com – Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Viktor Yuan, menilai persoalan keuangan daerah bukan semata karena Samarinda kekurangan sumber pendapatan. Menurut dia, sejumlah sumber penerimaan daerah justru mengalami pemotongan dan masih tertahan sehingga ruang fiskal pemerintah kota menjadi terbatas.
Ia mengatakan kondisi transfer keuangan daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah kota membiayai berbagai program pembangunan dan memenuhi aspirasi masyarakat.
“Samarinda ini sebenarnya tidak kekurangan uang. Namun banyak sumber pendapatan yang dipotong oleh pusat, kemudian belum lagi dipotong oleh provinsi dan itu masih tertahan,” kata Viktor, Senin
Menurut Viktor, persoalan tersebut perlu segera dikomunikasikan pemerintah kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ia menilai pemerintah daerah perlu memperjuangkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi hak Samarinda agar dapat memperluas ruang fiskal untuk pembangunan.
“Karena itu sumber-sumber pendapatan itulah yang kemudian kami Komisi II meminta kepada Wali Kota untuk bekerja sama, bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Viktor mengatakan keterbatasan anggaran berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah kota menjalankan program pembangunan. Karena itu, pemerintah harus menentukan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Menurut dia, persoalan fiskal juga berdampak pada aspirasi warga yang disampaikan melalui anggota DPRD dalam kegiatan reses. Berbagai kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat tidak seluruhnya dapat direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan APBD.
“Begitu kita buat 10 program prioritas, ternyata nilai dari usulan-usulan yang kita usulkan itu tidak mencukupi dengan modal yang ada di pemerintah kota. Kemudian akhirnya jadi satu-dua saja yang diakomodir,” kata Viktor.
Ia mengatakan DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Viktor meminta pemerintah kota mempertimbangkan hasil reses dalam menentukan program pembangunan, terutama usulan yang dinilai paling mendesak bagi warga.
Selain meminta pemerintah memperjuangkan pendapatan daerah, Viktor mendorong masyarakat ikut menjaga aktivitas ekonomi. Ia menyebut pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Menurut Viktor, pemerintah kota memiliki sejumlah ruang yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM. DPRD, kata dia, siap meneruskan usulan masyarakat kepada organisasi perangkat daerah terkait apabila membutuhkan fasilitasi.
“Kami di DPRD tetap akan mengawal aspirasi masyarakat, termasuk mendorong pemerintah membuka ruang bagi UMKM agar ekonomi masyarakat tetap bergerak di tengah keterbatasan anggaran,” tandas Viktor. (In)
