SAMARINDA, sudutkata.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas penanganan tuberkulosis (TB) hingga tingkat desa dan kelurahan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meluncurkan program Desa Siaga Tuberkulosis di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 11 Agustus 2026.
Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh Seno Aji. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat keterlibatan pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat dalam menemukan kasus TB lebih dini serta mencegah penularan.
Seno mengatakan penanganan TB tidak dapat hanya mengandalkan fasilitas dan kebijakan pemerintah. Peran masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga, kata dia, menjadi penentu keberhasilan program eliminasi penyakit tersebut.
“Ini kegiatan yang penting bagi desa dan kelurahan di kabupaten/kota. Sinergi ini dilakukan dalam rangka menghilangkan atau meminimalkan ATM, yang muaranya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kaltim,” kata Seno.
Kalimantan Timur, menurut Seno, termasuk salah satu dari 18 provinsi yang menjadi prioritas penanggulangan TB secara nasional. Ke-18 provinsi tersebut secara keseluruhan menyumbang sekitar 86 persen dari estimasi kasus TB di Indonesia.
Namun, cakupan Desa Siaga TB di Kaltim masih terbatas. Dari 1.038 desa yang ada di provinsi itu, baru sekitar 74 desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Siaga TB.
“Saat ini baru sekitar 74 desa yang menjadi Desa Siaga TB dari total 1.038 desa di Kaltim. Mudah-mudahan hingga akhir 2026 jumlahnya terus meningkat,” ujar Seno.
Ia mengatakan desa dan kelurahan memiliki posisi strategis dalam upaya pengendalian TB. Dari tingkat tersebut, masyarakat dapat didorong untuk mengenali gejala, menemukan kasus lebih cepat, memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, dan mengurangi risiko penularan.
Seno meminta program tersebut tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi atau forum evaluasi. Menurut dia, setiap persoalan yang ditemukan harus ditindaklanjuti dengan solusi yang dapat diterapkan di lapangan.
“Kami berharap forum ini tidak berhenti pada evaluasi, tetapi menghasilkan solusi yang konkret. Setiap kendala harus dicari jalan keluarnya, setiap capaian harus dipertahankan dan ditingkatkan, serta setiap inovasi yang berhasil harus dapat direplikasi di daerah lain,” katanya.
Penguatan kolaborasi juga dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan kanker. Kerja sama tersebut melibatkan TP PKK Kaltim, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan Yayasan Kanker Indonesia (YKI).
Seno berharap kerja sama lintas lembaga tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Ia meminta kolaborasi diterjemahkan dalam kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Pada akhirnya, keberhasilan eliminasi TB bukan hanya diukur dari berapa banyak program yang kita laksanakan, tetapi dari berapa banyak masyarakat yang berhasil kita lindungi, berapa banyak kasus yang kita temukan lebih awal, berapa banyak pasien yang berhasil kita sembuhkan, dan seberapa jauh kita mampu mencegah penularan,” ujarnya.
Program Desa Siaga TB tersebut dirangkai dengan Workshop Petunjuk Integrasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) serta sosialisasi kebijakan nasional terkait ATM di Kaltim.
Seno berharap penguatan peran desa dan kelurahan dapat membantu Kaltim mengejar target eliminasi TB pada 2030. Menurut dia, target tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, hingga warga di tingkat paling bawah. (IN)
