Chatarina Muliana Resmi Jabat Kajati Kaltim, Gantikan Supardi

SAMARINDA, sudutkata.com, — Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. resmi dipercaya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur. Ia menggantikan Dr. Supardi, S.H., M.H. yang mendapat amanah baru sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset.

Chatarina dilantik langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin bersama sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan pejabat eselon II lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung RI.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Selasa (11/8/2026).

Dalam amanatnya, ST Burhanuddin mengatakan bahwa para pejabat yang dilantik merupakan insan terbaik Korps Adhyaksa yang telah melalui proses kajian, pertimbangan, serta penilaian secara objektif.

Menurutnya, rotasi, mutasi dan promosi merupakan bagian dari strategi organisasi untuk memperkuat manajemen karier sekaligus mendorong peningkatan kinerja institusi.

“Jabatan bukan sekadar kedudukan, kehormatan, maupun kekuasaan, melainkan sebuah amanah dan wujud kepercayaan pimpinan yang harus dijaga serta dipertanggungjawabkan dengan integritas, profesionalitas, dan loyalitas,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menyebut pelantikan kali ini berlangsung ketika Kejaksaan tengah menghadapi tantangan dalam menjaga kepercayaan publik.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk memperkuat kembali marwah institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Segera curahkan segenap tenaga, pikiran, dan kemampuan terbaik untuk memulihkan marwah institusi serta memperkuat kembali kepercayaan publik,” tegasnya.

Kepada para Kajati, Burhanuddin meminta agar segera beradaptasi dengan wilayah kerja masing-masing. Para pimpinan Kejaksaan di daerah juga diminta mampu membaca berbagai persoalan yang berkembang dan mengambil langkah secara cepat, tepat serta proporsional.

Penegakan hukum, lanjutnya, harus dilakukan secara tenang, terukur dan tidak menimbulkan kegaduhan yang justru dapat mengganggu kepercayaan masyarakat.

Para Kajati juga diminta membangun koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga stabilitas wilayah. Namun, koordinasi tersebut harus tetap menjaga independensi Kejaksaan dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.

“Para Kajati merupakan cerminan dan representasi institusi Kejaksaan di daerah,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan perkara yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat maupun perkara yang berpengaruh besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Penanganan perkara korupsi, menurutnya, tidak boleh hanya bertumpu di tingkat Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diminta lebih berani mengambil peran dalam mengungkap serta menangani perkara korupsi strategis di wilayah masing-masing dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan tanggung jawab.

“Penanganan korupsi harus lebih merata dan tidak lagi terpusat di Kejaksaan Agung semata. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri harus berani mengambil bagian dalam menangani perkara-perkara korupsi strategis,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, pengawasan internal juga menjadi perhatian. Burhanuddin meminta setiap indikasi pelanggaran ditindak secara tegas dan berjenjang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi kinerja secara aktif dan berkelanjutan.

“Dari sisi internal, pengawasan melekat wajib ditingkatkan secara ketat agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Seluruh pejabat yang baru dilantik turut diingatkan untuk menjaga kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan keteladanan dalam hal integritas, baik saat menjalankan tugas maupun dalam kehidupan keluarga.

“Sumpah jabatan yang telah diucapkan harus dimaknai sebagai janji suci dan tanggung jawab yang kelak dimintai pertanggungjawabannya kepada negara, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Burhanuddin.

Selain Chatarina Muliana sebagai Kajati Kaltim, terdapat 33 pejabat lainnya yang dilantik dalam kesempatan tersebut.

Berikut daftar pejabat yang mendapat jabatan baru:

1. Dr. Siswanto, S.H., M.H. — Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
2. Dr. Supardi, S.H., M.H. — Sekretaris Badan Pemulihan Aset.
3. Hendrizal Husin, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
4. Sufari, S.H., M.Hum. — Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
5. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
6. Dr. Sutikno, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.
7. Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
8. Dr. Sila Haholongan, S.H., M.Hum. — Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
9. Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N. — Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
10. Bernadeta Maria Erna Elastiyani, S.H., M.H. — Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
11. I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H. — Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
12. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
13. Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
14. Herry Hermanus Horo, S.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.
15. Roberthus Melchisedek Tacoy, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
16. Dr. Transiswara Adhi, S.H., M.Hum. — Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
17. Dr. RD Teguh Darmawan, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
18. Sri Kuncoro, S.H., M.Si. — Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
19. Yudi Triadi, S.H., M.H. — Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset.
20. Tiyas Widiarto, S.H., M.Hum. — Kepala Pusat Penyelesaian Aset pada Badan Pemulihan Aset.
21. Basuki Sukardjono, S.H., M.H. — Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
22. Arief Sudihar, S.H., M.Hum. — Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
23. Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M. — Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
24. Dr. Muslikhuddin, S.H., M.H. — Kepala Pusat Strategi, Kebijakan Penegakan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
25. Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
26. Sugiyanta, S.H., M.H. — Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
27. Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H. — Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
28. Anton Delianto, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
29. Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H. — Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
30. Erich Folanda, S.H., M.Hum. — Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
31. Syarief Sulaeman Nahdi, S.H., M.H. — Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
32. Asep Sontani Sunarya, S.H., CN. — Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
33. Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn. — Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.
34. Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum. — Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Prosesi pelantikan turut dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Tim Tenaga Ahli Jaksa Agung Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA, serta Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharma Karini beserta jajaran.
(iN)