SAMARINDA, sudutkata.com – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Samarinda menghadapi persoalan pasokan bahan baku. Fasilitas yang direncanakan berdiri di lahan sekitar 13 hektare di kawasan Sambutan itu membutuhkan sedikitnya 1.000 ton sampah per hari agar dapat beroperasi secara optimal.
Sementara produksi sampah Kota Samarinda saat ini rata-rata sekitar 600 ton per hari. Kekurangan pasokan tersebut membuat pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan daerah sekitar, terutama Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, mengatakan kebutuhan pasokan harus menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum proyek tersebut direalisasikan.
“Kalau kebutuhan operasionalnya sekitar 1.000 ton per hari, produksi Samarinda sendiri belum cukup. Karena itu pasokan memang harus dikolaborasikan dengan daerah sekitar, termasuk Balikpapan dan Kutai Kartanegara,” kata Andriansyah, Jumat.
Menurut dia, persoalan bukan hanya mengenai ketersediaan sampah. Lokasi pembangunan PLTSa di kawasan Jalan Pelita VII, Sambutan, juga perlu dikaji kembali karena akses menuju lokasi dinilai kurang ideal jika sebagian sampah harus didatangkan dari luar Samarinda.
Andriansyah menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pengangkutan. Truk pengangkut sampah dari Balikpapan dan Kutai Kartanegara harus menempuh jarak tertentu menuju Sambutan, sementara pergerakannya juga berpotensi menambah beban lalu lintas.
Dia kemudian mengusulkan kawasan Batuah sebagai alternatif lokasi. Menurut Andriansyah, posisi Batuah lebih strategis karena berada di antara Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.
“Batuah bisa menjadi opsi karena posisinya relatif berada di tengah tiga wilayah. Dari sisi distribusi sampah akan lebih efisien. Kalau tetap di Sambutan, ongkos angkut bisa membengkak dan kita harus memikirkan akses khusus bagi truk sampah,” ujarnya.
Dia mengatakan pembangunan PLTSa merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat. Karena itu, peluang tersebut dinilai perlu dimanfaatkan Samarinda dengan perencanaan yang matang, termasuk dalam menentukan lokasi dan skema pasokan sampah.
Andriansyah menyebut pembiayaan proyek tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Danantara. Samarinda, kata dia, termasuk daerah yang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan program tersebut.
“Ini peluang yang tidak seharusnya dilewatkan. Pemerintah pusat sudah memberikan dukungan pembiayaan dan Samarinda termasuk daerah yang dipilih. Yang harus kita pastikan sekarang adalah bagaimana proyek ini benar-benar berjalan efektif,” katanya.
Karena kebutuhan bahan baku PLTSa tidak hanya bersumber dari Samarinda, Andriansyah meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil peran lebih besar dalam koordinasi proyek tersebut.
Menurut dia, keterlibatan Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara membuat proyek PLTSa tidak lagi menjadi urusan satu pemerintah daerah. Pemerintah provinsi dinilai memiliki posisi yang lebih strategis untuk menyatukan kepentingan ketiga wilayah.
“Karena ini menyangkut lintas daerah, koordinasinya sebaiknya berada di tingkat provinsi. Pemerintah provinsi bisa mengatur pembagian peran, memastikan pasokan sampah, sekaligus mengkaji lokasi yang paling efisien,” tutup Andriansyah. (In)
