SAMARINDA, sudutkata.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr. Sani Bin Husain, menerbitkan buku berjudul Filsafat Politik Islam: Peta Jalan Etika Kekuasaan dan Kemaslahatan Ummat. Buku tersebut menjadi karya keduanya yang mengangkat tema politik setelah sebelumnya menulis panduan mengenai tugas legislasi daerah.
Sani mengatakan peluncuran bukunya dilakukan secara sederhana tanpa seremoni khusus. Menurut dia, yang terpenting bukan kemeriahan acara, melainkan gagasan yang dapat sampai kepada masyarakat.
“Saya bukan orang besar seperti para penulis di Jakarta, jadi tidak ada acara peluncuran. Saya luncurkan dengan bismillah saja, lalu dibantu saudara-saudara dari tim redaksi Sudutkata.com untuk menyebarluaskan informasi penting ini,” kata Sani saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, 27 Juli 2026.
Dalam buku tersebut, Sani berupaya menjawab persoalan yang kerap muncul dalam praktik politik, yakni kaburnya batas antara penggunaan kekuasaan dan nilai-nilai etika Islam. Ia menegaskan kekuasaan semestinya dipandang sebagai instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan publik, bukan tujuan akhir.
“Buku ini bukan sekadar teori, melainkan peta jalan. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama. Setiap kebijakan harus berakar pada keadilan, tidak melanggar etika, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sani menjelaskan, naskah buku itu berawal dari kumpulan 14 makalah yang disusun dalam berbagai kesempatan diskusi nonformal, mulai dari pertemuan di Yogyakarta hingga forum daring. Seluruh makalah kemudian berkembang menjadi 14 bab yang membahas berbagai aspek filsafat politik Islam.
Pada tahap awal, kata dia, tulisan-tulisan tersebut hanya dibukukan secara sederhana dan dibagikan kepada peserta diskusi. Namun, setelah melalui penyempurnaan selama beberapa tahun, ia memutuskan menerbitkannya secara resmi pada 2026 untuk memperkaya khazanah pemikiran politik Islam di Indonesia.
Buku setebal lebih dari 300 halaman itu mengulas berbagai topik, mulai dari konsep dasar kekuasaan, syarat kepemimpinan, mekanisme musyawarah, hingga tanggung jawab moral penyelenggara negara. Karya yang diterbitkan Historie Media tersebut kini telah tersedia di sejumlah toko buku dan platform digital.
Sani berharap buku itu dapat menjadi referensi bagi penyelenggara negara, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin memahami politik dari perspektif etika dan pelayanan publik.
“Semoga sumbangan pemikiran dalam bentuk buku ini bisa meluruskan persepsi dan memperkuat etika dalam menjalankan amanah pemerintahan sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang lebih besar di masa depan,” pungkasnya. (In)
