SAMARINDA, sudutkata.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda menata kembali arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dinilai harus ditempuh melalui peningkatan pendapatan daerah yang dibarengi dengan penguatan belanja pada sektor-sektor produktif.
Anggota Banggar DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan rancangan APBD tidak hanya berfokus pada besaran pendapatan, tetapi juga memastikan setiap belanja daerah mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, Banggar mengusulkan peningkatan target pendapatan dari sektor KDRS menjadi Rp1,2 miliar berdasarkan potensi yang dinilai masih bisa dioptimalkan.
“Pemerintah Kota Samarinda harus mengarahkan alokasi belanja pada sektor prioritas agar akselerasi ekonomi dapat terwujud,” kata Abdul Rohim, Kamis, 23 Juli 2026.
Menurut Abdul Rohim, peningkatan pendapatan daerah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diikuti dengan penataan belanja yang tepat sasaran. Ia menilai setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan pada program yang mampu menggerakkan sektor ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Optimalisasi pendapatan dan penataan belanja harus berjalan beriringan. APBD jangan hanya terserap, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Banggar, kata dia, juga meminta Pemerintah Kota Samarinda memberikan perhatian lebih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani sektor ekonomi. Menurutnya, perangkat daerah tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar program-program strategis dapat berjalan secara optimal.
“Kami ingin belanja daerah disusun berdasarkan skala prioritas. OPD yang menjadi penggerak ekonomi harus memperoleh dukungan anggaran yang cukup sehingga program pembangunan mampu menghasilkan multiplier effect bagi daerah,” kata Abdul Rohim.
Ia menambahkan, penyelarasan antara target pendapatan dan kebijakan belanja menjadi salah satu kunci agar APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi Kota Samarinda. Banggar berharap kebijakan fiskal yang lebih terarah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (In)
