SAMARINDA, sudutkata.com – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur, Jumat (3/7/2026), untuk mengevaluasi kesiapan sistem karantina di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai peran karantina akan semakin penting seiring meningkatnya arus keluar masuk komoditas di Kalimantan Timur. Karena itu, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga regulasi menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut.
Firman mengatakan sistem karantina merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan hayati nasional. Dengan posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN, menurutnya, penguatan fungsi karantina harus menjadi prioritas.
“Tujuan kami datang ke Kalimantan Timur adalah ingin melihat secara langsung bagaimana kesiapan sistem karantina di daerah ini dalam menghadapi perkembangan Ibu Kota Nusantara,” kata Firman.
Ia menegaskan, keberadaan karantina memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas komoditas yang keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia.
“Karantina merupakan benteng pertama negara dalam menjaga keamanan hayati melalui pengawasan barang impor dan ekspor. Karena itu, penguatannya menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Selain meninjau kesiapan kelembagaan, Komisi IV juga menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha terkait pengembangan potensi ekspor daerah yang dinilai masih belum tergarap maksimal.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah hambatan regulasi dalam proses ekspor. Firman menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Karantina mengenai badan hukum dan badan usaha yang dinilai menyulitkan sebagian eksportir.
Menurutnya, sejumlah pelaku usaha yang masih berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) harus mengubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT) untuk memenuhi persyaratan administrasi tertentu. Proses perubahan tersebut membutuhkan waktu, sementara permintaan pasar ekspor harus segera dipenuhi.
“Perubahan status dari CV menjadi PT memerlukan proses yang cukup panjang. Sementara para eksportir harus bergerak cepat agar tidak kehilangan peluang memenuhi permintaan pasar luar negeri,” jelasnya.
Ia menambahkan, hambatan administratif tersebut berpotensi mengurangi daya saing komoditas unggulan Kalimantan Timur, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan yang memiliki permintaan tinggi di luar negeri.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPR RI akan membawa berbagai temuan tersebut ke forum koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, serta Badan Karantina Indonesia.
“Kami akan mempertemukan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas persoalan ini, sehingga dapat ditemukan solusi yang tidak menghambat aktivitas ekspor namun tetap menjaga fungsi karantina,” katanya.
Melalui forum tersebut, DPR berharap dapat merumuskan penyempurnaan regulasi agar kegiatan ekspor semakin mudah tanpa mengurangi fungsi pengawasan terhadap keamanan hayati.
Firman menegaskan, tujuan akhirnya adalah menciptakan regulasi yang berpihak pada dunia usaha sekaligus tetap menjamin perlindungan terhadap sumber daya hayati Indonesia.
“Harapan kami, kebijakan yang dihasilkan nanti mampu meningkatkan ekspor komoditas nasional, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, serta tetap menjaga keamanan dan kualitas produk Indonesia di pasar internasional,” pungkasnya. (iN)
