SAMARINDA, sudutkata.com – Fenomena penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah yang dianggap favorit masih menjadi persoalan berulang setiap tahun ajaran baru di Samarinda. Di tengah berbagai upaya pemerataan pendidikan yang dilakukan pemerintah, sebagian besar orang tua tetap memusatkan pilihan pada sekolah-sekolah tertentu, sementara sekolah lain masih kesulitan memenuhi daya tampung.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kondisi tersebut bukan disebabkan minimnya informasi mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Menurut dia, pemerintah telah mengumumkan daya tampung sekolah, jumlah rombongan belajar, hingga ketentuan rayonisasi jauh sebelum proses pendaftaran dimulai.
Meski demikian, informasi yang tersedia belum sepenuhnya mengubah pola pilihan masyarakat. Banyak orang tua tetap berupaya memasukkan anak mereka ke sekolah yang telah lama memiliki reputasi sebagai sekolah unggulan, meskipun persaingan untuk diterima jauh lebih ketat.
“Informasi kuota dan rayonisasi sebenarnya sudah dibuka. Persoalannya, masyarakat masih menumpuk di sekolah yang dianggap favorit,” kata Sri Puji, selasa.
Menurut dia, keputusan orang tua tidak selalu didasarkan pada pertimbangan akademik. Faktor emosional dan kedekatan historis kerap menjadi alasan utama dalam menentukan pilihan sekolah.
Sebagian orang tua, kata Sri Puji, ingin anaknya melanjutkan pendidikan di sekolah yang pernah menjadi almamater keluarga. Ada pula yang mempertimbangkan faktor pergaulan anak, seperti keinginan agar tetap bersekolah bersama teman-teman dari jenjang sebelumnya.
Kondisi tersebut menyebabkan sekolah-sekolah yang berada di kawasan padat penduduk, termasuk wilayah Samarinda Seberang dan Loa Janan, terus mengalami lonjakan jumlah pendaftar setiap tahun.
Sebaliknya, sejumlah sekolah yang relatif baru berdiri belum memperoleh tingkat kepercayaan yang sama dari masyarakat, meskipun pemerintah telah melengkapi kebutuhan fasilitas maupun tenaga pendidiknya.
Sri Puji mencontohkan masih banyak orang tua yang lebih memilih mendaftarkan anak ke SMP Negeri 2 atau SMP Negeri 6 dibandingkan sekolah yang baru beroperasi. Padahal, menurut dia, kualitas pendidikan tidak selalu ditentukan oleh usia sekolah maupun popularitasnya.
“Masih ada anggapan kalau sekolah baru kualitasnya di bawah sekolah lama. Padahal belum tentu begitu,” ujarnya.
Ia menilai persepsi tersebut menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Samarinda. Pemerintah, kata dia, selama ini telah berupaya mendistribusikan tenaga pendidik secara lebih merata, meningkatkan kompetensi guru, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah.
Karena itu, Sri Puji mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan label sekolah unggulan sebagai satu-satunya ukuran dalam menilai mutu pendidikan.
Menurut dia, sekolah yang selama ini dikenal sebagai sekolah favorit pun tidak lepas dari berbagai persoalan. Oleh sebab itu, kualitas pendidikan seharusnya dilihat dari proses pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta perkembangan peserta didik, bukan semata-mata reputasi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.
“Sekolah yang selama ini dianggap unggulan juga pernah menghadapi berbagai persoalan. Jadi kualitas sekolah tidak bisa dinilai hanya dari labelnya,” katanya.
Ia berharap masyarakat mulai melihat seluruh sekolah secara lebih objektif. Dengan meningkatnya kepercayaan terhadap sekolah-sekolah di berbagai wilayah, distribusi peserta didik di Samarinda diharapkan menjadi lebih seimbang.
Menurut Sri Puji, pemerataan jumlah siswa tidak hanya penting bagi keberlangsungan sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh warga kota.
“Pemerintah terus memperbaiki kualitas pendidikan di semua wilayah. Tinggal bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah itu bisa ikut tumbuh,” pungkasnya. (In)
